• HOME
  • PERISTIWA
  • HUKUM & KRIMINAL
  • Politik
  • Ekonomi Bisnis
  • Olahraga
  • ADVERTORIAL
    • Pemprov Papua
    • Advetorial Kodam XVII
    • Polda Papua
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kota Jayapura
    • Kabupaten Keerom
    • Kabupaten Merauke
    • Kabupaten Puncak Jaya
    • Kabupaten Teluk Bintuni
    • Kabupaten Teluk Wondama
    • Kabupaten Waropen
    • Kabupaten Yahukimo
    • PAPUA BARAT
  • REPORTASE TV
Reportase Papua
Reportase Papua

Maret 3rd, 2021
  • HOME
  • PERISTIWA
  • HUKUM & KRIMINAL
  • Politik
  • Ekonomi Bisnis
  • Olahraga
  • ADVERTORIAL
    • Pemprov Papua
    • Advetorial Kodam XVII
    • Polda Papua
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kota Jayapura
    • Kabupaten Keerom
    • Kabupaten Merauke
    • Kabupaten Puncak Jaya
    • Kabupaten Teluk Bintuni
    • Kabupaten Teluk Wondama
    • Kabupaten Waropen
    • Kabupaten Yahukimo
    • PAPUA BARAT
  • REPORTASE TV
  • Follow
    • Facebook
0 comments Share
You are reading
Perdasus Kehutanan Belum Diakui Kementerian
Home
ADVERTORIAL
Pemprov Papua

Perdasus Kehutanan Belum Diakui Kementerian

Februari 7th, 2019 Redaksi Reportase Pemprov Papua 0 comments

Perdasus Kehutanan Belum Diakui Kementerian

JAYAPURA,REPORTASEPAPUA.COM – Anggota Komisi II DPR Papua, John NR Gobai menilai jika Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua dan peraturan pelaksananya, belum diakui oleh Kementerian Lingkunan Hidup dan Kehutanan RI.

Hal itu disampaikan oleh John Gobai dalam pertemuan Membedah Masalah dan Menggali Solusi Pasca Liputan Investigasi Tempo “Mesin Cuci Kayu Ilegal’ yang menghadirkan narasumber, Laode M Syarif, Komisioner KPK, Avit Hidayat dari Tempo, Muhammad Kosar dari IPIK, dari Ditjen Gakkum – KLHK dan MRP di Jakarta, baru-baru ini.

“Saya sampaikan adanya regulasi-regulasi yang telah dihasilkan oleh Papua, berdasarkan UU Otsus sudah ada Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua dan Peraturan Pelaksananya. Jadi, saya minta Jakarta untuk mengakui UU Otsus,” tegas John Gobai kepada Wartawan di ruang Baleg DPR Papua, Kamis (7/2/19).

Apalagi, kata John Gobai, Gubernur Papua sudah beberapa kali minta kepada Kementerian LHK RI untuk memberikan pengakuan melalui sebuah pengaturan yang namanya Norma Standar Prosedur dan Kebijakan (NSPK) terkait dengan kehutanan.

Maka dalam kesempatan itu, John Gobai meminta KPK untuk menfasilitasi dengan KLHK terkait dengan kepentingan Papua, agar ada keadilan.

Karena selama ini, legislator Papua itu menilai pemerintah lebih menganak emaskan HPH (Hak Pengusaan Hutan) dibandingkan yang lain.

Padahal, lanjut John Gobai, realitanya di Papua, pengusahaan kehutanan ini, bukan hanya dilakukan HPH, tapi ada pelaku usaha-usaha lain non HPH di Papua.

Bahkan kata Gobai, ada juga Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 dan Pergub Nomor 13 Tahu 2010, telah dikeluarkan hampir 18 ijin pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat.

“Ini yang belum diakui secara hukum oleh Kementerian KLHK dan juga ada masyarakat-masyarakat kita yang juga mengusahakan kayu secara perseorangan yang bermitra dengan pelaku-pelaku usaha di Papua. Jadi itu realitanya,” tekannya.

Selain itu, lanjut John Gobai, ada masyarakat adat pemilik hutan adat yang berhak atas kompensasi, sehingga harus diatur kemitraannya, tidak hanya soal HPH.

“Artinya, berapa kompensasi yang harus didapat dari per pohon untuk masyarakat adat,” ucapnya.

Dijelaskannya, kemitraan antara pelaku-pelaku usaha mandiri perorangan dengan mitra usaha yang akan menampung kayu dari masyarakat.

“Bagaimana pengusaha lokal yang ada di Papua ini, non HPH, tidak mendapatkan stigma ilegal. Karena negara ini tidak didirikan untuk kepentingan pengusaha saja, tapi untuk kepentingan rakyat. Mereka ini bukan rakyat yang ilegal, sehingga perlu payung hukum, bukan hanya payung hukum HPH saja,” tandasnya.

Oleh karena itu, ia meminta Pemprov Papua harus proaktif, jangan diam dengan permasalahan kehutanan di Papua. Sebab, jika dikelola baik, maka bisa menjadi aset PAD bagi Papua, apalagi jika jumlahnya besar.

“Selama ini, kita cukup kasih makan orang di Surabaya dan Makassar karena kayu dari Papua, tidak ada brand dari Papua. Untuk itu, pemerintah pusat harus menyetujui adanya kawasan industri kayu di Papua,” tegasnya.(tiara)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Next article Legislator : Pemanfaatan Aset PD Irian Bhakti Perlu Ditinjau Kembali
Previous article Pemetaan Wilayah Adat Mutlak Dilakukan

Redaksi Reportase

Related Posts

DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi di Papua Pemprov Papua
Februari 26th, 2021

DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi di Papua

Wagub : Stop Tebang Pohon Sagu ! Pemprov Papua
Februari 25th, 2021

Wagub : Stop Tebang Pohon Sagu !

Pace Juara Diharapkan Jadi Pendorong Meminimalisir Disparitas Harga di Papua Pemprov Papua
Februari 25th, 2021

Pace Juara Diharapkan Jadi Pendorong Meminimalisir Disparitas Harga di Papua

Leave a Reply Cancel reply

BERITA TERBARU
Direktur Pembangunan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Tinjau Langsung Jembatan Abenaho

Direktur Pembangunan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Tinjau Langsung Jembatan Abenaho

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tolikara Dukung Keputusan Gubernur Atas Pelantikan Penjabat Sekda Papua

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tolikara Dukung Keputusan Gubernur Atas Pelantikan Penjabat Sekda Papua

Bupati Jayawijaya : Setelah Nakes, Akan Dilakukan Vaksinasi pada Guru dan Pelayan Publik

Bupati Jayawijaya : Setelah Nakes, Akan Dilakukan Vaksinasi pada Guru dan Pelayan Publik

Bupati Jayawijaya Resmi Membuka Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke -110

Bupati Jayawijaya Resmi Membuka Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke -110

Komponen Pemuda Merah Putih Dukung Pemekaran dan Keberlangsungan OTSUS di Papua

Komponen Pemuda Merah Putih Dukung Pemekaran dan Keberlangsungan OTSUS di Papua

KODAM XVII/CENDERAWASIH
Meski Terbatas, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 125 Bantu Selamatkan Ibu dan Anak di Merauke

Meski Terbatas, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 125 Bantu Selamatkan Ibu dan Anak di Merauke

3
Ini Pesan Danrem 172/PWY Bagi Satgas Pamrahwan Yonif 432/WSJ

Ini Pesan Danrem 172/PWY Bagi Satgas Pamrahwan Yonif 432/WSJ

5
Kodam XVII Cenderawasih Gelar Doa Bersama Peringati Tahun Baru Islam

Kodam XVII Cenderawasih Gelar Doa Bersama Peringati Tahun Baru Islam

2
Cari Potensi dan Talenta Sepakbola usia Dini, Kodam XVII Gelar Kejuaraan Pangdam Cup

Cari Potensi dan Talenta Sepakbola usia Dini, Kodam XVII Gelar Kejuaraan Pangdam Cup

3
Pangdam XVII Pimpin Sertijab 3 Pejabat di Kodam

Pangdam XVII Pimpin Sertijab 3 Pejabat di Kodam

1
KABUPATEN KEEROM
Diusung 8 Parpol, Paslon Markum- Malen Resmi Mendaftar Ke KPU Keerom

Diusung 8 Parpol, Paslon Markum- Malen Resmi Mendaftar Ke KPU Keerom

31 Maret, Batas Akhir Pelaporan LHKPN

31 Maret, Batas Akhir Pelaporan LHKPN

KABUPATEN TELUK WONDAMA
Saat Kampanye,  Paslon Beriman Sebut Jika Salah Pilih, Maka Orang Wondama Akan Susah !

Saat Kampanye, Paslon Beriman Sebut Jika Salah Pilih, Maka Orang Wondama Akan Susah !

Kapolres Wondama Terus Sosialisasikan Maklumat Kapolri

Kapolres Wondama Terus Sosialisasikan Maklumat Kapolri

KABUPATEN WAROPEN
Persewar Waropen Resmi Datangkan Striker Anyar

Persewar Waropen Resmi Datangkan Striker Anyar

3
Persewar Waropen Terus Gelar Ujicoba, kali ini Melawan Tim PON Papua

Persewar Waropen Terus Gelar Ujicoba, kali ini Melawan Tim PON Papua

1
POPULER
Jebak dengan Miras, Mawar disetubuhi Ditaman

Jebak dengan Miras, Mawar disetubuhi Ditaman

TNI Sebut Warga Di Intan Jaya Kerap Kali Dijadikan Tameng OPM

TNI Sebut Warga Di Intan Jaya Kerap Kali Dijadikan Tameng OPM

Gelar Razia di Akhir Pekan, Polres Jayawijaya Berhasil Amankan Ratusan Liter Ballo dan Belasan Motor Tanpa Kelengkapan Kendaraan

Gelar Razia di Akhir Pekan, Polres Jayawijaya Berhasil Amankan Ratusan Liter Ballo dan Belasan Motor Tanpa Kelengkapan Kendaraan

Garuda Indonesia Luncurkan Aplikasi "KirimAja" Untuk Layanan Pengiriman Berbasis Digital

Garuda Indonesia Luncurkan Aplikasi "KirimAja" Untuk Layanan Pengiriman Berbasis Digital

Besok, 25 Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Mulai Reses

Besok, 25 Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Mulai Reses

Tag Populer
  • Papua
  • Polri
  • polda papua
  • Humanis
  • binmas noken
  • penyuluhan
  • DPRPAPUA
  • Keerom
  • Wondama
  • HUTBHAYANGKARA
HUKRIM
Direktur Pembangunan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Tinjau Langsung Jembatan Abenaho

Direktur Pembangunan Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Tinjau Langsung Jembatan Abenaho

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tolikara Dukung Keputusan Gubernur Atas Pelantikan Penjabat Sekda Papua

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tolikara Dukung Keputusan Gubernur Atas Pelantikan Penjabat Sekda Papua

Bupati Jayawijaya : Setelah Nakes, Akan Dilakukan Vaksinasi pada Guru dan Pelayan Publik

Bupati Jayawijaya : Setelah Nakes, Akan Dilakukan Vaksinasi pada Guru dan Pelayan Publik

Bupati Jayawijaya Resmi Membuka Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke -110

Bupati Jayawijaya Resmi Membuka Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke -110

Komponen Pemuda Merah Putih Dukung Pemekaran dan Keberlangsungan OTSUS di Papua

Komponen Pemuda Merah Putih Dukung Pemekaran dan Keberlangsungan OTSUS di Papua

  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Back to top
© Reportasepapua.com
PT Reportase Media Papua