Pogram Jokowi ke Papua Dinilai Masih Kurang Tepat

0
1

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Dewan Pemgurus Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se- Indonesia (AMPTPI) menyoroti program pemerintah pusat (Pempus) dalam hal ini Presiden Joko Widodo, yang dinilai masih kurang tepat bagi kehidupan rakyat Papua.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Asosiasi Mahasiswa Pengunungan Tengah Papua se- Indonesia (AMPTPI), Yanuarius Lagowan mengatakan, indikator untuk mengurangi angka kemiskinan demi mewujudkan kesejahtraan rakyat dalam mengejar ketertinggalan daerah serta pembangunan di berbagai sektor di Tanah Papua, yang terus didorong oleh Pemerintah Pusat (Pempus), masih kurang tepat.

Menurut Januarius Lagowo, hal ini disebabkan, lantaran pendekatan perubahan sosial yang dominan. Artinya perubahan sosial yang direkayasa oleh negara, melalui apa yang disebut sebagai pembangunan Development.

“Kami lihat program pemerintah pusat yang kurang tepat diantaranya Program Nawacita Jokowi, khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dan Pembentukan Daearh Otonomi Baru (DOB),” tandas Januarius Lagowo dalam keterangan persnya di Jayapura, Minggu (14/7/19), akhir pekan.

Bahkan, pihaknya menilai, jika program-program tersebut hanya menambah dan menyisahkan penderitaan dan luka yang sangat dalam bagi kehidupan masyarakat Papua.

Apalagi lanjutnya, peluang konflik horisontal dan fertikal masih terus terpelihara secara subur dengan dalil Kesejahteraan dan “NKRI Harga Mati”.

“Dan tidak terlepas dari itu, aktor intelektual yang haus akan kekuasaan melihat hal ini sebagai peluang dan terus memprofokasi dan mengarahkan masyarakat sehingga terjebak pada kesadaran yang semu,” ketusnya.

Padahal kata dia, untuk melakukan suatu perubahan di Papua, satu hal yang harus dilihat oleh pemerintah Indonesia adalah belajar dari Jepang dan Malaysia yaitu mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, berkualitas dan tidak menstikma dengan stikma negatif kepada OAP.

Sementara itu, hal yang sama diungkapkan Wakil Sekretris Jenderal AMPTPI, Handrikus Madai, bahwa melihat berbagai hal itu Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia menyatakan menolak dengan tegas pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) lagi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

“Selain itu kami juga mendesak kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, DPRD Provinsi dan MRP untuk membentuk pansus agar mengevaluasi Program Pemerintah Pusat di daerah,” tegas Hendrikus.

Hendrikus Madai menambahkan, jika pihaknya juga mendesak kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk memproteksi dan mengawasi mingrasi penduduk dari luar Papua yang masuk ke Papua yang diatur dalam sebuah regulasi atau Perdasi dan Perdasus. (TIARA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here