• HOME
  • PERISTIWA
  • HUKUM & KRIMINAL
  • Politik
  • Ekonomi Bisnis
  • Olahraga
  • ADVERTORIAL
    • Pemprov Papua
    • Advetorial Kodam XVII
    • Polda Papua
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kota Jayapura
    • Kabupaten Keerom
    • Kabupaten Merauke
    • Kabupaten Puncak Jaya
    • Kabupaten Teluk Bintuni
    • Kabupaten Teluk Wondama
    • Kabupaten Waropen
    • Kabupaten Yahukimo
    • PAPUA BARAT
  • REPORTASE TV
Reportase Papua
Reportase Papua

Maret 6th, 2021
  • HOME
  • PERISTIWA
  • HUKUM & KRIMINAL
  • Politik
  • Ekonomi Bisnis
  • Olahraga
  • ADVERTORIAL
    • Pemprov Papua
    • Advetorial Kodam XVII
    • Polda Papua
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kota Jayapura
    • Kabupaten Keerom
    • Kabupaten Merauke
    • Kabupaten Puncak Jaya
    • Kabupaten Teluk Bintuni
    • Kabupaten Teluk Wondama
    • Kabupaten Waropen
    • Kabupaten Yahukimo
    • PAPUA BARAT
  • REPORTASE TV
  • Follow
    • Facebook
0 comments Share
You are reading
Ratusan Tenaga Kerja PT. SDIC Manokwari Tak Miliki Jaminan Sosial
Home
Papua Barat

Ratusan Tenaga Kerja PT. SDIC Manokwari Tak Miliki Jaminan Sosial

Maret 7th, 2019 Redaksi Reportase Papua Barat 0 comments

Ratusan Tenaga Kerja PT. SDIC Manokwari Tak Miliki Jaminan Sosial

MANOKWARI, Reportasepapua.com – BPJS Kesehatan dan Korwil Pengawas Keternaga Kerjaan Provinsi Papua Barat yang tergabung dalam Tim Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Jaminan Sosial (PPKJS) temukan ratusan tenaga kerja tak miliki jaminan kesehatan di PT. SDIC Manokwari.

Demikian hal ini dikatakan Ketua Tim PPKJS Papua Barat, Tonny Watimena yang ditemui wartawan, di Manokwari, baru-baru ini.

Menurutnya, beberapa hari lalu tim telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan, tetapi memang banyak persoalan yang ditemukan di lapangan teruma terkait dengan jaminan sosial yang seharus menjadi hak mutlak bagi karyawan.

“Tapi tidak dilaksanakan oleh pemberi kerja. Kami temukan ada kurang ratusan orang yang kemudian sudah bekerja hampir 1 tahun, namun tidak di daftarkan atau mereka (karyawan-red) ini tidak memiliki jaminan sosial kesehatan dan tenaga kerja,”kata Watimena.

Dia mengatakan bahwa hal juga baru diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan ini menjadi perhatian dinas, maka dilakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan tersebut selama 4 hari.

Namun selain ratusan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak memiliki jaminan sosial tersebut. Ada juga sebanyak 94 orang tenaga kerja asing (TKA) yang beluk memiliki jaminan kesehatan.

“Nah ini kan merujukan pada pasal 14 ayat 1 UU 14 itu bahwa setiap warga negara asing yang sudah bekerja lebih dari enam bulan di Indonesia. Itu wajib hukumnya mendapat BPJS Kesehatan,”sebutnya.

Dikemukakannya, hal ini cukup disesalkan karena alasan pihak perusahan bahwa mereka (perusahan-red) tidak mendaftarkan WNA, karena pemanfaatan BPJS ini tidak digunakan oleh TKA. Tetapi mereka lebih cenderung menggunakan asuransi swasta.

“Tapi pada prinsipnya kami selaku pemerintah menyampaikan bahwa ini adalah perintah UU yang harus diterapkan,”tegasnya.

Disisi lain, Watimena mengemukakan bahwa ada norma-norma ketenaga kerjaan yang tidak dilaksanakan seperti stadarnisasi dari pakaian atau sefty dalam pekerjaan itu yang tidak dilaksanakan.

“Sehingga pihaknya turun ke divisi-divisi diantaranya divisi pertambangan, pengapakan dan resiko kerja masih cukup tinggi. Maka kita himbau tadi untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan,”terangnya.

Berikutnya, Watimena mengaku, di wilayah Manokwari masih ditemukan kurang lebih 161 perusahan yang menunggak atau tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iyuran, karena ada objek yang dilakukan yaitu pendaftaran, perbaikan data, dan iyuran.

“Hal ini kita sudah sampai kepada pihak perusahan untuk melaksanakan kewajiban mereka, karena berkaitan dengan kewajiban pasal 19 ayat 1 UU 24 setiap pemberi kerja wajib memungut dan menyetor,”sebut dia.

Namun apabila tidak dilaksanakan, lanjut dia, maka konsekuensi hukumnya ada pada pasal 55 UU 24 yang pidananya 1 tahun dendanya Rp 1 miliar. Kenapa demikian, karena pekerja yang seharusnya mendapat layanan akses kesehatan tidak bisa mendapatkan layanan tersebut karena tunggakan.

“Maka kita himbau supaya perusahan bisa rutin membayar. Tapi juga kita menelusuri jangan sampai karyawan perusahan sudah dipotong gajinya untuk pembayaran jaminan sosial, tapi tidak disetorkan. Nah kalau ini kan sudah masuk ke unsur pidana,”bebernya.

Tetapi sekali lagi, dirinya mengemukakan, untuk pengawsan dan pemeriksaan kepatusan saat ini tim sedang fokus ke PT. SDIC, karena memang masih banyak persoalan yang terjadi di lapangan.

“Kurang lebih 1 tahun lebih kita temukan ada sekitar 130 orang di salah satu divisi yang juga belum diketahui disnaker. Tapi indikasi yang membuat kita kesal ini kenapa, PT. SDIC selalu kontraktor utamanya tidak mengetahui kalau di SDIC itu ada sub-kontraktor,”katanya.

Maka dikhawatir jangan sampai ini bagian dari pembohongan publik atau terjadi penggelapan di PT. SDIC.

“Kan lucu kalu mereka tidak tahu. Bahkan menganggap tidak ada sub-kontraktor yang kerja disitu. Tapi setelah kami turun, kami menemukan hal itu. Berarti 130 orang ini illegal,”tegasnya.

Oleh sebab itu, dirinya mengutarakan, untuk menyikapi persoalan tersebut pihaknya akan melayangkan surat kepada PT. SDIC setelah pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan ini selesaikan dilaksanakan.

“Surat itu harus ditindaklanjuti dalam waktu tiga hari. Tapi kalau tidak ada tindaklanjuti, maka kita akan limpahkan ke kejaksaan negeri untuk melakukan upaya hukum,”pungkasnya. [ONE]

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Next article Baku Tembak, 3 TNI Gugur dan 10 KKSB Tewas
Previous article Pembangunan Venue Hoki Belum Jelas, Ini Kata Legislator Papua

Redaksi Reportase

Related Posts

HPN 2020, Wartawan Harus Peduli Lingkungan Papua Barat
Februari 15th, 2020

HPN 2020, Wartawan Harus Peduli Lingkungan

Tahun Ini, Pembangunan Jembatan Pulau Mansinam Rampung Papua Barat
Februari 11th, 2020

Tahun Ini, Pembangunan Jembatan Pulau Mansinam Rampung

Ombudsman RI : Kondisi Lapas Manokwari Sangat Memprihatinkan Papua Barat
Januari 9th, 2020

Ombudsman RI : Kondisi Lapas Manokwari Sangat Memprihatinkan

Leave a Reply Cancel reply

BERITA TERBARU
Tokoh Intelektual Perempuan Pastikan Situasi  di Intan jaya Aman dan Kondusif

Tokoh Intelektual Perempuan Pastikan Situasi di Intan jaya Aman dan Kondusif

Vaksinasi Seluruh Polisi, Polda Papua Butuh 24.320 dosis Vaksin Sinovac

Vaksinasi Seluruh Polisi, Polda Papua Butuh 24.320 dosis Vaksin Sinovac

Akhir Polemik Dualisme Sekda Papua

Akhir Polemik Dualisme Sekda Papua

"Wujud kebersamaan babinsa bersama donatur salurkan bantuan sembako kepada warga lansia"

"Wujud kebersamaan babinsa bersama donatur salurkan bantuan sembako kepada warga lansia"

Tni Manunggal Membangun Desa Gelar Sosialisasi Bela Negara

Tni Manunggal Membangun Desa Gelar Sosialisasi Bela Negara

KODAM XVII/CENDERAWASIH
Meski Terbatas, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 125 Bantu Selamatkan Ibu dan Anak di Merauke

Meski Terbatas, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 125 Bantu Selamatkan Ibu dan Anak di Merauke

1
Ini Pesan Danrem 172/PWY Bagi Satgas Pamrahwan Yonif 432/WSJ

Ini Pesan Danrem 172/PWY Bagi Satgas Pamrahwan Yonif 432/WSJ

1
Kodam XVII Cenderawasih Gelar Doa Bersama Peringati Tahun Baru Islam

Kodam XVII Cenderawasih Gelar Doa Bersama Peringati Tahun Baru Islam

5
Cari Potensi dan Talenta Sepakbola usia Dini, Kodam XVII Gelar Kejuaraan Pangdam Cup

Cari Potensi dan Talenta Sepakbola usia Dini, Kodam XVII Gelar Kejuaraan Pangdam Cup

4
Pangdam XVII Pimpin Sertijab 3 Pejabat di Kodam

Pangdam XVII Pimpin Sertijab 3 Pejabat di Kodam

1
KABUPATEN KEEROM
Diusung 8 Parpol, Paslon Markum- Malen Resmi Mendaftar Ke KPU Keerom

Diusung 8 Parpol, Paslon Markum- Malen Resmi Mendaftar Ke KPU Keerom

31 Maret, Batas Akhir Pelaporan LHKPN

31 Maret, Batas Akhir Pelaporan LHKPN

KABUPATEN TELUK WONDAMA
Tenaga Medis Terpapar Covid-19, Ruang Inap Anak dan Ruang Bersalin di RSUD Wondama di Tutup

Tenaga Medis Terpapar Covid-19, Ruang Inap Anak dan Ruang Bersalin di RSUD Wondama di Tutup

Gelar rapat koordinasi,  Bawaslu Minta Semua Pihak Jaga Pilkada Aman Dari Covid-19 dan Berjalan Damai

Gelar rapat koordinasi, Bawaslu Minta Semua Pihak Jaga Pilkada Aman Dari Covid-19 dan Berjalan Damai

KABUPATEN WAROPEN
Persewar Waropen Resmi Datangkan Striker Anyar

Persewar Waropen Resmi Datangkan Striker Anyar

3
Persewar Waropen Terus Gelar Ujicoba, kali ini Melawan Tim PON Papua

Persewar Waropen Terus Gelar Ujicoba, kali ini Melawan Tim PON Papua

4
POPULER
Jaga Situasi Aman, Polisi Terus Patroli di Kota Wamena

Jaga Situasi Aman, Polisi Terus Patroli di Kota Wamena

Ketua Persit Bantu Mengajar Paud di Merauke

Ketua Persit Bantu Mengajar Paud di Merauke

Minggu Depan DPR Papua Bentuk Pansus Nduga

Minggu Depan DPR Papua Bentuk Pansus Nduga

TNI-Polri Siap Amankan Pelaksanaan PON XX

TNI-Polri Siap Amankan Pelaksanaan PON XX

Kapolda Himbau Caleg dapat Berperan Cegah dan Redam Konflik di Masyarakat

Kapolda Himbau Caleg dapat Berperan Cegah dan Redam Konflik di Masyarakat

Tag Populer
  • Papua
  • Polri
  • polda papua
  • Humanis
  • binmas noken
  • penyuluhan
  • DPRPAPUA
  • Keerom
  • Wondama
  • HUTBHAYANGKARA
HUKRIM
Tokoh Intelektual Perempuan Pastikan Situasi  di Intan jaya Aman dan Kondusif

Tokoh Intelektual Perempuan Pastikan Situasi di Intan jaya Aman dan Kondusif

Vaksinasi Seluruh Polisi, Polda Papua Butuh 24.320 dosis Vaksin Sinovac

Vaksinasi Seluruh Polisi, Polda Papua Butuh 24.320 dosis Vaksin Sinovac

Akhir Polemik Dualisme Sekda Papua

Akhir Polemik Dualisme Sekda Papua

"Wujud kebersamaan babinsa bersama donatur salurkan bantuan sembako kepada warga lansia"

"Wujud kebersamaan babinsa bersama donatur salurkan bantuan sembako kepada warga lansia"

Tni Manunggal Membangun Desa Gelar Sosialisasi Bela Negara

Tni Manunggal Membangun Desa Gelar Sosialisasi Bela Negara

  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Back to top
© Reportasepapua.com
PT Reportase Media Papua