• HOME
  • PERISTIWA
  • HUKUM & KRIMINAL
  • Politik
  • Ekonomi Bisnis
  • Olahraga
  • ADVERTORIAL
    • Pemprov Papua
    • Advetorial Kodam XVII
    • Polda Papua
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kota Jayapura
    • Kabupaten Keerom
    • Kabupaten Merauke
    • Kabupaten Puncak Jaya
    • Kabupaten Teluk Bintuni
    • Kabupaten Teluk Wondama
    • Kabupaten Waropen
    • Kabupaten Yahukimo
    • PAPUA BARAT
  • REPORTASE TV
Reportase Papua
Reportase Papua

Februari 27th, 2021
  • HOME
  • PERISTIWA
  • HUKUM & KRIMINAL
  • Politik
  • Ekonomi Bisnis
  • Olahraga
  • ADVERTORIAL
    • Pemprov Papua
    • Advetorial Kodam XVII
    • Polda Papua
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kota Jayapura
    • Kabupaten Keerom
    • Kabupaten Merauke
    • Kabupaten Puncak Jaya
    • Kabupaten Teluk Bintuni
    • Kabupaten Teluk Wondama
    • Kabupaten Waropen
    • Kabupaten Yahukimo
    • PAPUA BARAT
  • REPORTASE TV
  • Follow
    • Facebook
0 comments Share
You are reading
Rekrutmen CPNS, Dewan Minta Menpan RB Harus Hargai UU Otsus. Nussy: Komisi I DPR Papua Tolak Program P3K
Home
Politik

Rekrutmen CPNS, Dewan Minta Menpan RB Harus Hargai UU Otsus. Nussy: Komisi I DPR Papua Tolak Program P3K

Maret 20th, 2019 Redaksi Reportase Politik 0 comments

Rekrutmen CPNS, Dewan Minta Menpan RB Harus Hargai UU Otsus. Nussy: Komisi I DPR Papua Tolak Program P3K

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Komisi I DPR Papua, bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM menginginkan, dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Papua, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) harus menghormati dan menghargai adanya Undang – Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfons Nussy mengatakan, apalagi dalam pertemuan Gubernur Papua, Lukas Enembe dengan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, tes penerimaan CPNS di Papau dilakukan dengan sistem offline, bukan online.

“Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi harus bisa menghormati apa yang sudah diperjuangkan oleh Gubernru Papua yang mengetahui kondisi gubernur sesuai amanat UU Otsus bahwa daerah bisa melakukan rekrutmen kepegawaian sesuai kebutuhan daerah. Artinya, gubernur, bupati dan wali kota di Papua bisa melakukan rekrutmen pegawai. Kalau negara ini tidak menghormati UU Otsus, lalu siapa lagi yang mau menghormati UU Otsus?,” tegas Yonas Nussy.

Untuk itu, kata Yonas Nussy, pihaknya juga meminta kepada Presiden dan Menpan RB untuk menghormati UU Otsus yang merupakan produk perundang-undangan NKRI. Ketika ini diciderai maka kita sendiri yang melakukan kekecewaan terhadap rakyat yang dipimpin.

“Jadi, kami DPR Papua sependapat dengan Asisten I Sekda Papua bahwa kita bentuk tim untuk menghadap Menpan RB. Rakyat ini jangan dipimpin oleh kepentingan – kepentingan kelompok bahwa kita harus ke depankan Undang – undang dan kita hormati undang – undang dan segera melakukan rekrutmen dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah,” tandas Nussy.

Menurutnya, jika hal itu tidak dilakukan, maka kita sendiri yang menciderai undang – undang itu sendiri sebagai pemimpin bangsa.

“Jadi, pertemuan antara gubernur dan presiden, itu Menpan RB harus mematuhi, tidak boleh membuat kebijakan di luar atau berlebihan yang tidak sesuai apa yang diharapkan Undang – undang,”tandasnya.

Sebab, lanjut Yonas Nussy, hal itu bukan keinginan pemerintah daerah, tapi ini keinginan keputusan UU Otsus sebagai UU NKRI, sehingga Komisi I DPR Papua tidak ada kompromi lalu mau ikut sistem yang dilakukan Menpan RB.

“Jadi kita bukan tidak patuhi aturan pemerintah, tapi kita patuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini yang diamanatkan UU Otsus,” tegasnya.

Dengan demikian lanjut Nussy, rakyat Papua merasa terlindungi dan hidup dalam suasana merdeka. Negara hadir ini harus mampu memberikan ketenangan bagi rakyat, tidak boleh kehadiran negara membuat keresahan bagi rakyat yang dipimpinnya.

“Seperti hal ini, kita sama menawarkan sesuatu yang mengecewakan rakyat Papua,” katanya.

Apalagi kata Nussy, di Papua masih membutuhkan tenaga sipil negara atau PNS. Tidak ada industri di Papua yang memberikan pendapatan bagi rakyat Papua. Satu-satunya, CPNS masih tetap dibutuhkan untuk bisa membangun negeri ini, sekaligus mengurangi pengangguran.

Oleh karena itu, Yonas Nussy menegaskan, jika pihaknya menolak program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk mengakomodir bagi tenaga honorer di Provinsi Papua.

“Komisi I DPR Papua menolak P3K itu. Yang jelas, kami sependapat dengan Asisten I Sekda Papua untuk mengatur ulang dan komunikasi dengan Menpan RB bahwa intinya rakyat harus mendapatkan perlindungan dalam negara merdeka yang disebut NKRI. Jangan dibuatkan kecewa dengan UU Otsus hari ini,” ketusnya.

Bahkan tambahnya, Komisi I DPR Papua khususnya dari utusan adat, tidak memberikan sedikitpun toleransi terhadap pelecehan terhadap UU Otsus.(TIARA)

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Next article Freeport Indonesia Terjunkan Tim Khusus untuk Bantu Korban Banjir Bandang
Previous article Peduli Bencana Banjir, Dit Polairud Polda Papua, Kunjungi dan Berikan Bantuan di Kampung Yongsu Desoyo

Redaksi Reportase

Related Posts

Kembalikan Kejayaan Demokrat Papua, Seluruh Kader Diminta Harus Bersatu Politik
Februari 25th, 2021

Kembalikan Kejayaan Demokrat Papua, Seluruh Kader Diminta Harus Bersatu

Hari kedua reses, H. Sulaeman L. Hamzah kunjungi RT 21 dan Kampung Wasur PERISTIWA
Februari 22nd, 2021

Hari kedua reses, H. Sulaeman L. Hamzah kunjungi RT 21 dan Kampung Wasur

Legislator Papua Sikapi Proses Pilkada dan Pilgub Yang Tengah Dibahas di Pusat PERISTIWA
Februari 20th, 2021

Legislator Papua Sikapi Proses Pilkada dan Pilgub Yang Tengah Dibahas di Pusat

Leave a Reply Cancel reply

BERITA TERBARU
Kapolri Minta Babinsa dan Bhabinkamtibmas Terus Jaga Kondusifitas Papua

Kapolri Minta Babinsa dan Bhabinkamtibmas Terus Jaga Kondusifitas Papua

Pangdam Cenderawasih Bersama Pejabat Kodam Dan Polda Dampingi Kunjungan Kerja Panglima Tni Dan Kapolri Di Papua

Pangdam Cenderawasih Bersama Pejabat Kodam Dan Polda Dampingi Kunjungan Kerja Panglima Tni Dan Kapolri Di Papua

DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi di Papua

DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi di Papua

Terkait Rekrutmen TNI/Polri, Ketua Fraksi Gerindra DPRP Minta, Kuota Anak Papua Tidak Boleh Diisi dari Daerah Lain

Terkait Rekrutmen TNI/Polri, Ketua Fraksi Gerindra DPRP Minta, Kuota Anak Papua Tidak Boleh Diisi dari Daerah Lain

Bupati Jayawijaya : OPD Terkait Diminta Turun Langsung Cek Kondisi Warga yang Kebanjiran

Bupati Jayawijaya : OPD Terkait Diminta Turun Langsung Cek Kondisi Warga yang Kebanjiran

KODAM XVII/CENDERAWASIH
Meski Terbatas, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 125 Bantu Selamatkan Ibu dan Anak di Merauke

Meski Terbatas, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 125 Bantu Selamatkan Ibu dan Anak di Merauke

3
Ini Pesan Danrem 172/PWY Bagi Satgas Pamrahwan Yonif 432/WSJ

Ini Pesan Danrem 172/PWY Bagi Satgas Pamrahwan Yonif 432/WSJ

1
Kodam XVII Cenderawasih Gelar Doa Bersama Peringati Tahun Baru Islam

Kodam XVII Cenderawasih Gelar Doa Bersama Peringati Tahun Baru Islam

1
Cari Potensi dan Talenta Sepakbola usia Dini, Kodam XVII Gelar Kejuaraan Pangdam Cup

Cari Potensi dan Talenta Sepakbola usia Dini, Kodam XVII Gelar Kejuaraan Pangdam Cup

2
Pangdam XVII Pimpin Sertijab 3 Pejabat di Kodam

Pangdam XVII Pimpin Sertijab 3 Pejabat di Kodam

1
KABUPATEN KEEROM
Diusung 8 Parpol, Paslon Markum- Malen Resmi Mendaftar Ke KPU Keerom

Diusung 8 Parpol, Paslon Markum- Malen Resmi Mendaftar Ke KPU Keerom

31 Maret, Batas Akhir Pelaporan LHKPN

31 Maret, Batas Akhir Pelaporan LHKPN

KABUPATEN TELUK WONDAMA
Hujan Deras Dua Hari, Masyarakat Teluk Wondama ‘Was-was’

Hujan Deras Dua Hari, Masyarakat Teluk Wondama ‘Was-was’

Saat Kampanye,  Paslon Beriman Sebut Jika Salah Pilih, Maka Orang Wondama Akan Susah !

Saat Kampanye, Paslon Beriman Sebut Jika Salah Pilih, Maka Orang Wondama Akan Susah !

KABUPATEN WAROPEN
Persewar Waropen Resmi Datangkan Striker Anyar

Persewar Waropen Resmi Datangkan Striker Anyar

2
Persewar Waropen Terus Gelar Ujicoba, kali ini Melawan Tim PON Papua

Persewar Waropen Terus Gelar Ujicoba, kali ini Melawan Tim PON Papua

1
POPULER
Kasus Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Cukup Menonjol dalam Dua Bulan Terakhir

Kasus Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Cukup Menonjol dalam Dua Bulan Terakhir

Pengobatan Massal Gratis Kodim 1708/Yawa Disambut Baik Warga

Pengobatan Massal Gratis Kodim 1708/Yawa Disambut Baik Warga

Perbaiki Jaringan listrik, Pemuda Tewas Terjatuh

Perbaiki Jaringan listrik, Pemuda Tewas Terjatuh

FKUB Mengajak Warga Terus Menjaga Suasana Damai Jelang Natal dan Tahun Baru

FKUB Mengajak Warga Terus Menjaga Suasana Damai Jelang Natal dan Tahun Baru

783 Anggota Kodam Cenderawasih Naik Pangkat

783 Anggota Kodam Cenderawasih Naik Pangkat

Tag Populer
  • Papua
  • Polri
  • polda papua
  • Humanis
  • binmas noken
  • penyuluhan
  • DPRPAPUA
  • Keerom
  • Wondama
  • HUTBHAYANGKARA
HUKRIM
Kapolri Minta Babinsa dan Bhabinkamtibmas Terus Jaga Kondusifitas Papua

Kapolri Minta Babinsa dan Bhabinkamtibmas Terus Jaga Kondusifitas Papua

Pangdam Cenderawasih Bersama Pejabat Kodam Dan Polda Dampingi Kunjungan Kerja Panglima Tni Dan Kapolri Di Papua

Pangdam Cenderawasih Bersama Pejabat Kodam Dan Polda Dampingi Kunjungan Kerja Panglima Tni Dan Kapolri Di Papua

DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi di Papua

DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi di Papua

Terkait Rekrutmen TNI/Polri, Ketua Fraksi Gerindra DPRP Minta, Kuota Anak Papua Tidak Boleh Diisi dari Daerah Lain

Terkait Rekrutmen TNI/Polri, Ketua Fraksi Gerindra DPRP Minta, Kuota Anak Papua Tidak Boleh Diisi dari Daerah Lain

Bupati Jayawijaya : OPD Terkait Diminta Turun Langsung Cek Kondisi Warga yang Kebanjiran

Bupati Jayawijaya : OPD Terkait Diminta Turun Langsung Cek Kondisi Warga yang Kebanjiran

  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Back to top
© Reportasepapua.com
PT Reportase Media Papua