Sebar Propaganda dan Hoaks Terkait KKB di Papua, 20 Akun Diblokir Mabes POLRI

JAKARTA, Pemerintah Resmi Memblokir akun-akun media sosial yang dipakai untuk menyebar propaganda terkait aktivitas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Dilansir Lewat Berita Kompas.com, Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, setidaknya 20 akun digunakan untuk menyebar propaganda, agitasi, serta berita-berita tidak benar atau hoaks. Seluruh akun tersebut sudah diblokir. “Sampai saat ini, total sudah 20 akun yang kita take down,” tutur Dedi di Gedung Humas, Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Dedi mengatakan, tim sedang mendalami akun-akun tersebut untuk mencari pelakunya. Terindikasi mereka adalah simpatisan KKB dan berada di Papua. Polri, kata Dedi, bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melacak mereka.

Selain itu, tim gabungan TNI-Polri juga terus berusaha menangkap semua pelaku pembantaian terhadap karyawan PT. Istaka Karya di Nduga, Papua. “Kami tidak akan menyerah. Kami akan kejar terus untuk menangkap KKB itu dan memproses hukum mereka sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Dedi.

Pembunuhan sadis dilakukan KKB di wilayah Nduga, Papua terhadap pekerja PT Istaka Karya. Mereka bekerja untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan tengah. Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) oleh KKB tak jauh dari lokasi kejadian. Pasca-peristiwa, tim gabungan berhasil mengidentifikasi 17 orang meninggal dunia. Tim gabungan saat ini masih fokus mencari 4 korban hilang, yang diduga berhasil melarikan diri saat kejadian.

Sedangkan empat orang lainnya yang juga sempat dibawa ke Bukit Puncak Kabo dan melarikan diri, dinyatakan selamat dan sudah dievakuasi. Sebanyak 27 orang dinyatakan selamat dan sudah dievakuasi. Mereka terdiri dari pekerja jembatan, pekerja puskesmas, telkom, dan karyawan SMP.(redaksi/sumber kompas.com)