KEEROM, REPORTASEPAPUA.COM – Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Keerom Drs. Blasius Waluyo Sejati, MM dihadapan para ASN saat memimpin apel pagi dihalaman Kantor Bupati Keerom Mengatakan setiap pejabat Negara yang ada di seluruh Indonesia diharuskan untuk melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2020.

Untuk itu pejabat yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom dapat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)  ke KPK Tahun 2020, Sehingga Kami minta pejabat di Lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Keerom harus segerah melaporkan LHKPN ke KPK,” ujar Blasius Waluyo Sejati.

Blasius mengatakan, pejabat yang berhak melaporkan LHKPN Tahun 2020 seperti, Pejabat Eselon II , Eselon 3, Eselon 1V dan para Bendahara. “ setiap tahun pejabat negara harus melaporkan harta kekayaanya kepada KPK, hal ini harus dilakukan kerana KPK dan Pemerintah telah menandatangani kerja sama,”ujarnya.

Untuk dimulainya pelaporan LHKPN kepada KPK Tahun 2020 pada tanggal 25 Januari 2020,  sehingga pejabat Negara yang ada dilingkungan pemerintah Kabupaten Keerom dapat melaporkan harta kekayaan kepada KPK. “ apabila tidak mengerti dalam mengisian LHKPN agar dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah, kerana Ispektorat bisa dapat melakukan pendampingan terhadap pejabat yang akan melaporkan karya kekayaan,”jelasnya. (Rhy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here