JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Pemerintah Provinsi Papua Barat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua guna mendukung implementasi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-Government di Papua Barat. Kerjasama ini ditandai dengan penadatangan nota kesepahaman antara Pemerintah Papua Barat dan Papua di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua.
Penandatangan itu dilakukan oleh Sekda Papua Barat, Nataniel Mandacan dan Sekda Papua Hery Dosinaen, Rabu (3/7/2019). Nataniel mengatakan, kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul penilaian KPK atas penyelenggaran pemerintahan berbasis elektonik di Papua Barat yang masih rendah.
“Kami memang baru mau memulai, jadi beberapa waktu lalu sempat diarahkan oleh KPK ke Medan, Jogja and Surabaya untuk belajar mengenai e-Planing dan e-Budgeting. Terakhir kami diarahkan ke Papua karena lokasinya jauh lebih dekat dan juga sudah menerapkan e-Government,” katanya.
Sejauh ini, diakui Nataniel, Papua Barat baru menerapkan e-Budgeting dengan aplikasi SIMDA, sementara untuk e-Planing belum diterapkan. Karena itu, ia mengharapkan melalui kerjasama ini Papua Barat bisa segera menerapkan e-Planing.
“Harapan kami seperti itu sehingga bisa memudahkan pelaksanaan tugas perencanaan dan lain-lain dan penyelenggaraan pemerintahan di Papua Barat menjadi semakin baik sesuai harapan Pemerintah Nasional,” tambahnya.
Nantaniel pun mengakui pihaknya melalui Dinas Kominfo setempat telah menyiapkan tenaga teknis dan fasilitas untuk menjalankan sistem e-Government. Kalaupun kedepan ada kendala, kata dia, pihaknya akan kembali meminta dukungan dari Pemerintah Papua.
“Kalau kekurangan SDM, kami nanti akan menggunakan anak-anak yang baru lulus SMA untuk kemudian dilatih dan kedepan jika ada formasi mereka juga bisa diutamakan, misalnya melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),” tutupnya. (BERTI)
Leave a Reply