JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Yohanes Walilo mewakili Gubernur Papua dalam acara penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangun Otonomi Khusus (MUSRENBANG OTSUS) Provinsi Papua Tahun 2019, di salah satu hotel Kota Jayapura, mengatakan bahwa Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) perlu mendapat pengakuan dan komitmen terhadap dinamika yang berkaitan dengan upaya peninjauan kembali politik anggaran dan politik kewenangan.

“Perjalanan 20 tahun dan perjalanan selanjutnya tentang kebijakan Otsus di bumi cenderawasih, bahwa pemerintah provinsi telah memberi ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana otonomi khusus dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Sesuai dengan amanat undang-undang No 21 tahun 2001,” Katanya.

Walilo Menyebutkan ada kewenangan yang berbeda di antara kewenangan bersifat general dan kewenangan yang berbeda tersebut sebagai kewenangan atributif yaitu kewenangan yang melekat atas berlakunya otonomi khusus Papua.

” Artinya bahwa seharusnya ada pengukuran Lebih detail tentang kontribusi sumber dana otonomi khusus terhadap nominal atau persentase peningkatan atau penurunan digital atau angka terhadap beberapa indikator makro pembangunan sebut saja seperti indeks pembangunan manusia tingkat kemiskinan laju pertumbuhan ekonomi tingkat pengangguran terbuka dan indeks kepuasan masyarakat, ” Lanjut Kepala Bappeda Provinsi Papua itu.

Dijelaskan bahwa musrenbang otsus yang dilaksanakan hari ini adalah bagian ketiga yang mana bagian pertama itu dilakukan hanya 3 wilayah adat yaitu Merauke, biak dan Wamena. Dan kali ini kita lakukan sesuai dengan pembagian 5 wilayah adat Yang sesuai dengan 5 wilayah adat di Provinsi Papua yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah dan juga kebutuhan orang asli Papua secara pribadi dan transitif.

” Satu bentuk atau upaya meminimalisasi bias adalah pada pembahasan sampai dengan persetujuan dokumen yang telah dipindahkan dari sistem manual kepada sistem aplikasi atau disebut dengan e planning artinya proses perencanaan kita telah menyesuaikan perkembangan untuk menuju kepada tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih sedikit banyak tentang masalah masa depan yang hendak dicapai dalam otonomi khusus, ” tutupnya. (Berti)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here