Setelah Sertijab PLH Bupati kepada PJS, Eduard Nunaki: Saya Ajak Seluruh Pihak Bekerja Sama

0
110

Wondama, Reportase Papua.com – Jalankan Tugas sebagai pelaksanan tugas bupati pemda Wondama kurang lebih dua bulan sejak masa jabatan mantan bupati Bernadus Imburi dan wakil bupati Paulus Indubri berakhir pada 17 Ferbuai 2021 maka saat itu pula Denny Simbar sekda kabupaten Wondama di tunjuk sebagai PLH bupati  berdasarkan SK Gubernur Provinsi Papua barat.

Emban tugas dan tanggungajwab sebagai PLH bupati, Simbar mengaku cukup berat, banyak langkah-langkah kebijakan strategis terbatas diambilnya namun berkat kerja keras dan dukungan semua unsur pimpinan daerah, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta masyarakat, roda pemerintahan dapat berjalan baik.

“Sejak 17 Februari 2021 berakhir masa jabatan bapak mantan bupati Bernadus A imburi dan Paulus Indubri, sesuai dengan peraturan perundang-udangan telah di tunjuk oleh gubernur Papua Barat untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian bupati Wondama, saya mengharapkan doa dari seluruh ASN, dan terima kasih atas semua dukungan 1 bulan lebih inipemerintahan  berjalan lancar, jujur ini sangat berat dan menjalankan tugas jabatan PLH bupati sangat berat tidak bisa mengambil kebijakan-kebijakan strategis karena diperhadapkan dengan aturan,” ujar Simbar pada acara serah terima jabatan di gedung sasana karya Rabu, (7/4).

Serahkan jabatan bupati, Simbar menyampaikan laporan pemerintahan selama dia menjabat sebagai PLH bupati diantaranya, laporan pertanggungjawaban keuangan darah tahun 2020/ laporan evaluasi pemerintahan, termasuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan ketetapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk laporan kekosongan jabatan tinggi pratama yang belum diisi hingga saat ini, sebanyak 5 jabatan kepala OPD termasuk laporan perkembangan penanganan dan penceghan covid-19 serta proses pemungutan suara ulang pasca putusan MK tentang  pilkada Wondama.

“kewajiban pemerintah darah tentang laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah tahun 2020 telah selesai kami susun dan diserahkan untuk di audit. Sesuai dengan PP 13 tahun 2016 tentang laporan  dan evaluasi menyangkut pemerintah daerah telah selesai disusun, program korupsi terintegrasi yang disupervisi dan atensi oleh KPK khusus ASN  sebanyak 143 wajib LHKPN terhitung sejak tanggal 30 maret telah selesai,ungkap Simbar.

Lanjut di jelaskan Simbar, kekosongan pejabat tinggi pratama eselon II sebanyak 5 masih diisi oleh PLT, dia berharap dengan kehadiran penjabat bupati dapat memberikan kebijakan-kebijakan strategis sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang di berikan pemerintah tertinggi.

“sampai saat ini masih ada jabatan pimpinan tinggri pratama yang di jabat oleh PLT, dengan kehadiran bapak penjabat bupati tentu akan memberikan semangat baru dan komitmen baru bagi kita semua jajaran ASN,”ucap Simbar.

Di tempat yang sama, penjabat Bupati Wondama, Drs. Eduard Nunaki mengatakan segala kewajiban tanggungjawab dan kewenangan yang di berikan sesuai dengan SK menteri dalam negeri nomor 131.192-682.tgl 26 Maret 2021, tentang pengangkatan penjabat bupati Teluk Wondama guna menghindari dan mengisi kekosongnan serta menjaga kevakuman pemerintahan maka, untuk menjalankan pemerintahan di kabupaten teluk Wondama akan dilakukan seuai dengan aturan perundang-udangan.

Termasuk kata Nunaki menyiapkan perangkat daerah pemerintahan agar berjalan lebih baik lagi, namun kata Nunaki dirinya memerlukan dukungan semua jajaran pemerintahan dan pihak-pihak lainnya dalam menjalankan pemerintahan di Wondama yang aman dan tertib.

“Saya di bantu oleh sekda kita akan menyiapkan semua perangkat yang masih kosong kita siapkan semua. Semua jabatan kososng kita harus siapkan, ketika bupati baru masuk sudah siap langsung kerja tidak lagi memikirkan mengisi kekosongan agar pemerintahan ini tidak vakum tetapi pemerintahan semuanya berjalan. Tentunya tidak semua dapat di capai dalam waktu yang singkat jika tidak ada dukungan dari semua ASN dan semua komponen masyarakat, kita berkewajiband alan waktu terakhir ini kita berikan dukungan penuh kepada penyelenggara pemilu,”ujar Nunaki.

Dalam suasana PSU, Nunaki ajak seluruh ASN  terus dukung proses PSU dengan baik dan tetap menjaga  ASN jaga netralitas sesuai aturan yang berlaku. “Jaga netralitas ASN dilingkungan kita, PSU yang akan dilaksankan benar-benar menghasilkan pemimpin yang lahir dari rakyat. Saya minta seluruh OPD ASN jaga netralitas,”tutup Nunaki (SJ)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here