KEEROM, REPORTASEPAPUA. COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Keerom resmi menggelar Rapat Paripurna Istimewa tentang Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2029 diruang Sidang DPRD Keerom, Senin (18/5).

Dalam pembahasan Sidang LKPJ Bupati Kab Keerom Tahun 2019, dipimpin oleh Ketua DPRD Kab Keerom Bambang Mujiono, SE di damping Wakil Ketua 1 H. Syahabuddin, SP, Wakil Ketua II Sigit Widodo dan para Anggota DPRD Keerom.

Selain itu, Bupati Keerom MUH Markum, SH.MH beserta jajarannya mulai dari Sekda, Asisten dan Para pimpinan OPD dilingkungan Pemda Kabupaten Keerom.

Ketua DPRD Kabupaten Keerom, Bambang Mujiono, SE mengungkapkan, untuk mewujutkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan  secara efektif dan efisien sesuia dengan perinsip tata kelola pemerintah yang baik, sehingga kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti wajib melaporkan LPKJ kepada DPRD dalam setahun.

Selain itu, apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam LKPJ 2019 merupakan capai pelaksanaan program dan kegiatan serta strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaanya.

Untuk itu diharapkan seluruh rangkain tahapan dalam rangka pemenuhan kewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD Kabupaten Keerom dapat berjalan sesuai rencana yang telah dijadwalkan, dengan tetap memperhatikan ketuntuan protocol kesehatan ditengah situasi Pandemi Covid- 19 di Kab Keerom.

Sementara itu Bupati Keerom MUH Markum, SH.MH.MM mengatakan, dalam penyampaikan LKPJ kepada DPRD Kab Keerom terhadap informasi penyelanggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat hanya menyampaikan hal yang bersifat umum. Sedangkan informasi yang penting telah diuraikan melalui dokumen LKPJ Pemda Keerom Tahun 2019 telah disampaikan kepada dewan.

“Pelaksanaan APBD Kabupaten Keerom Tahun 2019 merupakan kelanjutan dari proses rencana kerja pemerintah aderah pada APBD telah dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam urusan wajib pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan fungsi pendukung dengan prioritas kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Keerom,” Kata Markum.

Bupati Menambahkan, Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dapat memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan kepada masyarakat.

“Disisi lain birokrasi sangat sarat dengan banyak tugas dan fungsi kerana tidak hanya berfokus pada pelayanan public tetapi juga bertugas  sebagai motor pembangunan dan aktivitas pemberdayaan sebagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, beribawah dan bermanfaat,” Tutupnya (Rhy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here