SIKLUS KEKERASAN DI PAPUA, BARA YANG TAK KUNJUNG PADAM

0
147

Oleh : Ambassador Freddy Numberi – Sesepuh Masyarakat Papua

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesti International Indonesia, mengatakan: “Papua adalah salah satu lubang hitam Indonesia untuk Hak Asasi Manusia”
(Sumber: www.amnesty.org.uk, tanggal 2 Juli 2018)

1. Latar Belakang
Memasuki era globalisasi, Indonesia masih mewarisi sejumlah masalah dari masa
lampau. Ada masalah terkini setelah reformasi tahun 1998, maupun masalah
sebelum reformasi atau di era orde baru. Khusus di Papua (Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat), masalah hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia
(HAM) terjadi sejak 1 Mei 1963, hingga lengsernya Presiden Suharto pada tanggal
21 Mei 1998. Kemudian sejak era reformasi tahun 1998 di bawah Presiden
Habibie siklus kekerasan masih terus berlanjut hingga saat di bawah Presiden
Joko Widodo.
Bersyukur bahwa Presiden Jokowi telah menetapkan kekerasan di Wamena,
Wasior dan Paniai berdarah untuk diproses lanjut dan ditetapkan sebagai
pelanggaran HAM Berat.
Kekerasan kekinian adalah tragedi Pendeta Yoremia Zanambani yang dibunuh
pada tanggal 19 September 2020. Pendeta Zanambani adalah Kepala Sekolah
Theologia (STA) juga gembala Jemaat Imanuel pada Gereja Imanuel yang berasal
dari Gereja Kemah Injil Indonesia.

2. Rangkuman Khusus
Indonesia adalah negara anggota PBB dan sebagai negara anggota, Indonesia telah
meratifikasi Konvensi Jenewa tentang HAM menjadi Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 39/Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Pasal 4, UU No. 39/Tahun 1999 tentang HAM ini memuat :
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia
yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun atau oleh siapapun”.
Indonesia juga telah meratifikasi Instrumen-Instrumen tentang HAM antara
lain:
a. UU No. 5/Tahun 1998 tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau
Penghukuman lain yang kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendakan Martabat
Manusia.
b. UU No. 29/Tahun 1999 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
c. UU No. 11/Tahun 2005 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
2/2
Alasan Indonesia sebagai Negara Pihak untuk meratifikasi Konvensi-Konvensi
tersebut, karena instrumen-instrumen tersebut mengikat dalam rangka
penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang
Esa. Ini tentunya sejalan dengan Pancasila sebagai Falsafah dan Pandangan
Hidup Bangsa Indonesia dan UUD 1945 sebagai sumber serta landasan
hukum nasional yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
Ini tercermin dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, berarti
Indonesia melarang dan mencegah segala bentuk kekerasan yang berujung
pada kematian dan juga menjamin hak-hak politik warga negaranya, apalagi
dalam era reformasi dan demokrasi dewasa ini.
Kita juga menjunjung hak-hak sosial dan budaya masing-masing etnis/ras
yang ada di bumi Nusantara.
Untuk itu sebagai negara anggota PBB kita meratifikasi konvensi-konvensi
HAM sebagai suatu kewajiban moral negara pihak dan harus kita junjung tinggi
dalam implementasinya. Dengan demikian kekerasan di Papua seharusnya tidak
terjadi dan kita menghindari pelanggaran HAM di mata dunia internasional.

3. Penutup

Kewajiban moral Indonesia sebagai negara pihak harus
terefleksi dalam mengimplementasikan konvensi-konvensi tentang HAM
tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jika dilihat dari pengalaman empiris dan data serta fakta yang ada, Indonesia
belum melaksanakan kewajiban moral sebagai mission sacre (tugas suci)
sesuai Falsafah Bangsa Indonesia yaitu Pancasila.
Untuk itu diperlukan suatu Resolusi Konflik yang menyeluruh di Papua dalam
rangka perbaikan, perlindungan serta penghormatan terhadap hak-hak sipil
OAP di masa mendatang dan melindungi keamanan manusianya.
Presiden Jokowi sudah melakukan hal itu melalui Paradigma Baru
Pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat berdasarkan Inpres
No. 9/Tahun 2020 dan Keppres No. 20/Tahun 2020. Perlu penajaman dalam
kedua ketentuan diatas tentang Resolusi Konflik dan siapa Kementerian/Lembaga
yang bertanggung jawab pada tataran implementasi, karena hal ini sejalan dengan
visi Presiden Jokowi (Nawa Cita 2014-2019), “MENGHADIRKAN KEMBALI
NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA
AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA (BUTIR-1)”. Jangan sampai ada kesan
“negara gagal mengelola konflik di Papua”.

Bung Karno mengatakan:
“Hukum berlaku buat segala zaman, buat segala tempat, buat segala warna
kulit, buat segala agama dan ideologi…..Hak-Hak Asasi Manusia itu, satu
konstitusi yang dapat kamu banggakan, yang dapat kamu teladani” (Wawan
Tunggul Alam, 2001: hal. 131)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here