JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Adanya Surat yang beredar soal pembatalan Notam pembatasan penumpang dipapua, ditanggapi keras oleh Wakil Ketua III DPR Papua,Yulianus Rumbairussy,S.Sos.,MM.

Padahal beberapa hari lalu, Pemerintah Provinsi Papua telah berupaya melakukan pembatasan penerbangan yang masuk di Papua. Kebijakan itu dilakukan untuk mencegah masuknya virus corona atau covid-19 di Tanah Papua.

Menurut Rumbairussy, kebijakan yang dilakukan ini sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan dan gugus tugas penanggulangan virus corona. Sehingga, keputusan tersebut bukan bersifat mendadak dan tanpa dasar serta pertimbangan.

“Hari ini saya baca di berbagai media bahwa Kemenhub telah mencabut pembatasan penerbangan di empat bandara di Papua, silahkan saja. Tapi yang jelas jangan sampai ada reaksi lebih dari masyarakat Papua,” kata Yulianus Rumbairussy ketika menghubungii lewat via selulernya, Jumat (27/3).

Bahkan kata legislator Papua ini, pemerintah pusat jangan menyamakan Papua dengan daerah lain di tanah air ini. Sebab yang lebih mengetahui kondisi Papua saat ini adalah pemerintah setempat.

Sehingga lanjut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, bahwa pengambilan keputusan untuk membatasi penerbangan penumpang selama 14 hari itu merupakan langkah yang sangat tepat dan memiliki dasar hukum yang kuat.

“Jadi mau bicara Jakarta, Surabaya atau Yogyakarta kah, itu beda dengan Papua. Kita disini yang lebih tahu kondisi Papua,” tegas Rumbairussy.

Apalagi kata Rumbairussy, langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Papua ini, semata-mata hanya untuk mencegah, jangan sampai penyebaran virus corona masif di Papua. Terutama daerah yang bandaranya melayani penerbangan dari dan ke luar Papua.

“Ini tentunya dengan pertimbangan masuk akal, kita tidak bisa samakan Papua dengan daerah lain. Saya kira kita dengan Maluku dan NTT hampir sama mengalami berbagai keterbatasan,” ungkapnya.

Bahkan, dirinya sangat menyesalkan jika kemenhub melakukan pencabutan pembatasan perbangan di empat bandara di Tanah Papua.

“Mereka tidak tahu kondisi disini. Kalau kita sakit disini mereka tidak akan datang bantu kita. Jadi stop dengan segala macam tindakan,” ketusnya.

Yulianus pun menegaskan, jika langkah yang diambil pemprov ini sudah sangat tepat. Mengingat pembatasan penerbangan yang dilakukan hanya bersifat sementara.

“Nanti kan dievaluasi. Ini bukan sesuatu yang terus menerus dilakukan. Masyarakat Papua saja memaklumi itu. Emangnya kalau kita hentikan penerbangan disini merugikan masyarkaat siapa. Semua disini ada menerima hal itu. kalaupun ada hal-hal kesulitan ya sudah kita maklumi dalam waktu 14 hari,” jelasnya.

Ia menambahkan, kalau memang ada surat pencabutan pembatasan penerbangan di empat bandara di Papua, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Gubernur Lukas Enembe.

“Tapi intinya kita tidak peduli dengan segala regulasi Kemenhub. Kita hanya pedilu kemanusian itu dulu. Orang Kemenkes gugus tugas saja bisa memaklumi itu kok. Kamu dari mana selama ini. DPR RI dan masyarakat saja dukung kok. Semua bisa menerima lalu kenapa Kemenhub yang tidak terima. Ada kepentingan apa?,” tandas Rumbairussy. (Tiara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here