JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Adanya Surat yang beredar soal pembatalan Notam pembatasan penumpang dipapua, ditanggapi keras oleh Wakil Ketua III DPR Papua,Yulianus Rumbairussy,S.Sos.,MM.

Padahal beberapa hari lalu, Pemerintah Provinsi Papua telah berupaya melakukan pembatasan penerbangan yang masuk di Papua. Kebijakan itu dilakukan untuk mencegah masuknya virus corona atau covid-19 di Tanah Papua.

Menurut Rumbairussy, kebijakan yang dilakukan ini sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan dan gugus tugas penanggulangan virus corona. Sehingga, keputusan tersebut bukan bersifat mendadak dan tanpa dasar serta pertimbangan.

“Hari ini saya baca di berbagai media bahwa Kemenhub telah mencabut pembatasan penerbangan di empat bandara di Papua, silahkan saja. Tapi yang jelas jangan sampai ada reaksi lebih dari masyarakat Papua,” kata Yulianus Rumbairussy ketika menghubungii lewat via selulernya, Jumat (27/3).

Bahkan kata legislator Papua ini, pemerintah pusat jangan menyamakan Papua dengan daerah lain di tanah air ini. Sebab yang lebih mengetahui kondisi Papua saat ini adalah pemerintah setempat.

Sehingga lanjut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, bahwa pengambilan keputusan untuk membatasi penerbangan penumpang selama 14 hari itu merupakan langkah yang sangat tepat dan memiliki dasar hukum yang kuat.

“Jadi mau bicara Jakarta, Surabaya atau Yogyakarta kah, itu beda dengan Papua. Kita disini yang lebih tahu kondisi Papua,” tegas Rumbairussy.

Apalagi kata Rumbairussy, langkah yang diambil Pemerintah Provinsi Papua ini, semata-mata hanya untuk mencegah, jangan sampai penyebaran virus corona masif di Papua. Terutama daerah yang bandaranya melayani penerbangan dari dan ke luar Papua.

“Ini tentunya dengan pertimbangan masuk akal, kita tidak bisa samakan Papua dengan daerah lain. Saya kira kita dengan Maluku dan NTT hampir sama mengalami berbagai keterbatasan,” ungkapnya.

Bahkan, dirinya sangat menyesalkan jika kemenhub melakukan pencabutan pembatasan perbangan di empat bandara di Tanah Papua.

“Mereka tidak tahu kondisi disini. Kalau kita sakit disini mereka tidak akan datang bantu kita. Jadi stop dengan segala macam tindakan,” ketusnya.

Yulianus pun menegaskan, jika langkah yang diambil pemprov ini sudah sangat tepat. Mengingat pembatasan penerbangan yang dilakukan hanya bersifat sementara.

“Nanti kan dievaluasi. Ini bukan sesuatu yang terus menerus dilakukan. Masyarakat Papua saja memaklumi itu. Emangnya kalau kita hentikan penerbangan disini merugikan masyarkaat siapa. Semua disini ada menerima hal itu. kalaupun ada hal-hal kesulitan ya sudah kita maklumi dalam waktu 14 hari,” jelasnya.

Ia menambahkan, kalau memang ada surat pencabutan pembatasan penerbangan di empat bandara di Papua, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Gubernur Lukas Enembe.

“Tapi intinya kita tidak peduli dengan segala regulasi Kemenhub. Kita hanya pedilu kemanusian itu dulu. Orang Kemenkes gugus tugas saja bisa memaklumi itu kok. Kamu dari mana selama ini. DPR RI dan masyarakat saja dukung kok. Semua bisa menerima lalu kenapa Kemenhub yang tidak terima. Ada kepentingan apa?,” tandas Rumbairussy. (Tiara)

7 KOMENTAR

  1. Bicara soal nyawa penduduk papua…segala regulasi dikesampingkan…tutup trs bandara dan pelabuhan.. yg pnya kita..

  2. Benar, masyarakat harus dukung, Cara orang pusat hanya mau menghabiskan orang Papua tuk punah dan habis dengan kelicikannya.

  3. Saya sangat setuju sekali dengan langkah2 yang diambil pemerintah prov. Papua. Di Jakarta saja org skt virus corona tdk bisa diatasi dgn baik, bahkan yang mati lebih banyak dari pada yang sembuh, jadi jgn dengar dorang kemenhub, dong pikir apa, mau cari uang di Papua lalu mau bawah wabah ke Papua. INDONESIA TERLALU SOMBONG, BANYAK BELAJAR DAN RENDAH HATI DAN MINTA BANTU PADA NEGARA ISRAEL DAN CINA

  4. Sangat.mendukung penutupan bandara dan pelabuhan sementara,mengingat keterbatasan peralatan,apd,keterbatasan tenaga,kami tau kekurangan Kami,dari pada Akan banyak kehilangan Nyada,jd kebijakan Ini Di.ambil,dan sy pribadi bangga.,pak gubernur dan jajarannya cepat melihat hal.itu,Saran sy kalo pun nanti di buka.kembali,setiap.org harus test bebas covid baru bisa berangkat kalo positif harus karantina dl sampai sehat.jd di bandara harus Siapkan Gedung isplasi biar yang positif,isolasi dl.mungkin pak menteri bisa siapkan dulu supaya jgn keblabasan seperti sekatang Ini.salam.sehat

  5. Benar swkali pak Yuli…jgn dengar pusat..omonh kosong…krn di Papua fasilitas kesehatan TIDAK madai..jd benar jhn samakan dgm luar Papua. Kalau dorng paksa itu perlu jadi TAMDA TANYA ..ada apa ?

  6. Mentri itu pribadi yang tidak berperikemanusiaan jadi tak mungkin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Pikirannya ke Komersial doang… “…baginya berapa,tambahnya berapa…?”. Jabatan dipakai sebagai pemungut pajak… pejabat Mentri… pikirannya terbaca koq…kaya gitu..?

  7. Kemenhub itu memiliki motivasi yg mana dgn cara ini dibebaskan agar penyakit masuk di tanah papua dn memusnahkan , bangsa ini jdi buat surat pencabutan. Lihat negara yg memiliki alat canggih dn tenaga medis yg mumpuni saja memporakporandakan dari virus corona, apa lgi kmi di papua sakit yg biasa sy tdk bisa yg bisa diatasi saja kewalahan apalagi yg ini.tolong stop jakarta jgn pusing dgn 14 hari ini nanti satu tahun baru kmu menangis mintah dibuka.

Tinggalkan Balasan ke Yustus Awoitauw Batal balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here