JAYAPURA, Reportasepapua.com – Dihari kedua, Komisi III DPR Papua, kembali memfasilitasi warga korban banjir bandang Sentani, yang ada di tiga Perumahan, yakni Perumahan Gajamada, Bintang Timur dan Gloria Nauly, Kabupaten Jayapura dengan pihak perbankan (Bank Papua dan BTN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Kabupaten Jayapura, yang dihadiri oleh Wakil Bupati, Giri Wijayantoro di Hotel Horison Jayapura, Kamis (16/72020).

Dalam pertemuan itu, Komisi III DPR Papua telah mendengarkan langsung penjelasan dari pihak-pihak terkait. Namun belum ada kesimpulan yang tepat juga solusi. Karena Komisi III DPR Papua ini sifatnya hanya memfasilitasi warga korban banjir bandang Sentani yang terjadi pada 16-17 Maret 2019 lalu.

Oleh sebab itu, Komisi III DPR Papua akan kembali melakukan rapat dengan pihak Perbankan dalam hal ini Bank Papua dan Bank BTN, OJK, Devlopert tiga perumahan tersebut, Pemkab Jayapura dan Pemerintah Provinsi Papua. Tanpa melibatkan warga tiga perumahan tersebut.

“Tadi kita minta ke pihak-pihak supaya menyiapkan data dan menyampaikann penjelasan ke kami. Jadi kami sifatnya hanya fasilitasi, karena tugas DPRP menampung aspirasi masyarakat,” kata Ketua Komisi III DPR Papua Benyamin Arisoy,SE.,M.Si kepada sejumlah Wartawan usai mengikuti kegiatan.

Lanjut dikatakan, Benny sapaan akrab Politisi Partai Demokrat itu, dalam kesempatan tersebut pihaknya bersama dengan perbankan, OJK, Pemkab Jayapura dan masyarakat akan mencari solusi atas persoalan yang tengah terjadi itu.

“Tapi hari ini kami sudah dapatkan masukan baik dari perbankan, Pemkab Jayapura, OJK dan masyarakat,” ujarnya.

Dijelaskannya, alasan pihaknya tak melibatkan warga di tiga perumahan tersebut dalam rapat berikutnya, agar bisa leluasa mencari dan menggali informasi dari pihak Perbankan, OJK, devlopert, Pemkab Jayapura dan Pemprov Papua. Sebab masing-masing pihak baik itu perbankan, OJK, devlopert, Pemkab Jayapura memiliki prosedur dan mekanisme yang harus diikuti.

“Tapi kami berupaya, untuk bagaimana masalah ini harus dijembatani supaya semua pihak tidak dirugikan. Kami punya kepentingan adalah masyarakat tidak dirugikan. Karena selama ini mereka bayar kredit tapi tidak ada rumah. Itu bagaimana? Tapi perbankan juga tetap punya prosedur yang harus dipenuhi. Jadi kebijakan ini yang harus cari jalan keluarnya,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro mengatakan, terkait dengan persoalan yang tengah dihadapi oleh warga tiga perumahan itu, pihaknya sudah melakukan upaya-upaya. Yakni, memfasilitasi warga bertemu dengan perbankan, devlopert dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Semoga cepat ada solusi karena masalah ini bukan hanya di Kabupaten Jayapura saja,” ucapnya.

Menurut Wabup Giri Wijayantoro, persoalan yang tengah dihadapi oleh warga di tiga perumahan ini adalah terkait pembayaran kredit rumah mereka.

Padahal lanjut Wabup Giri, rumah yang warga tempati ini sudah tidak hancur akibat banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Jayapura 2019 lalu.

“Bahkan sampai hari ini masyarakat berharap dilakukan pemutihan kredit. Ya mudah-mudahan kedepan ada kebijakan dan solusi yang nyata. Mereka ini sudah tidak punya rumah tapi harus lakukan kewajibannya,” pungkasnya. (Tiara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here