JAYAPURA,REPORTASEPAPUA.COM – Masyarakat adat Doyo dan Yapsi Kabupaten Jayapura kecewa lantaran Kodam XVII/Cenderawasih, tidak memprioritaskan anak-anak Doyo dan Yapsi dalam rekrutmen anggota TNI AD pada tahun 2018.
Anggota DPR Papua yang juga merupakan ondoafi Doyo, Orgenes Kaway mengaku jika kini Kodam XVII/Cenderawasih telah tidak melihat secara utuh dan ingkar untuk memprioritaskan anak-anak Doyo dan Yapsi dalam setiap pembukaan rekrutmen calon anggota TNI AD.
Padahal, tahun 2015 atau tiga tahun lalu, sudah ada kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kodam XVII/Cenderawasih, dimana masyarakat dan tokoh adat menyerahkan lokasi tanah sekitar 200 hektar yang dijadikan lapangan tembak untuk TNI di sekitar gunung Doyo, Sentani. Begitu juga untuk masyarakat Yapsi yang menyerahkan tanah untuk latihan tempur TNI AD.
“Jadi tanah itu tak dijual, hanya diberikan sebagai jaminan agar anak-anak kami dapat direkrut menjadi TNI di Rindam Jayapura,“ ungkap Orgenes Kaway kepada Wartawan, Senin (26/11/18).
Namun, seiring berjalannya waktu dan pergantian Danrindam XVII/Cenderawasih dan Pangdam XVII/Cenderawasih yang ketiga kalinya, nampaknya MoU itu tidak terealisasi, bahkan anak-anak Papua dari Doyo dan Yapsi tak lagi terakomodir dalam rekrutmen calon anggota TNI AD baik tamtama maupun scaba.
Padahal, kata Anggota Komisi IV DPR Papua dari daerah pemilihan Kabupaten Jayapura ini, di era Danrimdam Izak sangat berkomitmen dengan MoU itu, sehingga banyak anak Doyo dan Yapsi diterima jadi anggota TNI AD. Dan itu sudah menjadi keharusan, sehingga masyarakat Doyo dan Yapsi rela menyerahkan tanah mereka.
Bahkan, ungkap Orgenes Kaway, tiga bulan sebelum penerimaan, ada pembinaan terhadap para pemuda di Doyo dan Yapsi untuk dipersiapkan mengikuti tes penerimaan anggota TNI AD itu, termasuk kesehatannya.
”Waktu pak Izak semua jalan normal, bahkan pada penerimaan pernah 30 anak diakomodir jika memang memenuhi syarat kesehatan. Kecuali gangguan kesehatannya fatal. Namun, kini tak lagi terakomodir,“ imbuhnya.
Apalagi lanjut Kaway, ketika dalam penerimaan anggota TNI AD tahun 2018, ia mengirimkan 20 orang untuk ikut tes, namun tidak ada yang lolos.
“Jadi kami menduga ada kepentingan disini, entah siapa. Kemudian terjadi tarik menarik, sehingga ada yang harusnya lolos tidak diloloskan, Kami sudah buat surat agar itu tidak terulang lagi, namun semua anak-anak kami digugurkan, padahal mereka telah mengikuti pembinaan dan tes kesehatan dari Rindam,“ bebernya.
Melihat penerimaan tahun 2018, Orgenes Kaway merasa sudah ada suatu pengingkaran perjanjian.
“Kami sampaikan kepada Pangdam agar melihat MoU itu dan kami sesalkan periode ini kami usulkan 15 anak, namun 3 gugur karena kesehatan fatal dan tersisa 12 dan telah melewati semua tes hingga tersisa 7 orang saja, dan kami sesalkan di pantauhir hanya 2 diterima,“ imbuhnya.
Untuk itu, legislator Papua ini meminta Pangdam XVII/Cenderawasih melihat secara jeli, jika ini mungkin ada permainan di antara panitia demi kepentingan tertentu sehingga anak-anak Doyo dan Yapsi diabaikan.
Pangdam diminta melihat kembali MoU itu, karena perjanjian itu selamanya, namun terakhir mulai diabaikan. Padahal mestinya anak-anak dari Doyo dan Yapsi diprioritaskan dalam penerimaan calon anggota TNI AD itu.
“Kami mau Pangdam tegas terhadap oknum panitia dan selektif melihat perjanjian kesepatan bersama yang kami buat, kalau tidak, ke depan kami akan tarik tanah kami kembali,“ tegas Orgenes Kaway (tiara)
