Tak Punya Pimpinan Definitif, DPR Papua Terancam “Gagal” Reses

0
603

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM- Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) terancam tak bisa melakukan reses atau kegiatan di luar masa sidang, karena belum memiliki pimpinan definitif hingga kini.

Ketua Sementara DPR Papua, Johny Banua Rouw menegaskan, pimpinan sementara tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) yang harus dimiliki setiap anggota dewan untuk melakukan reses.

“Kenapa harus cepat dilakukan?, sebab kalau kami tidak segera lakukan pimpinan definitif dengan cepat, maka pemerintahan ini akan terganggu. Yang pertama kelembagaan kita saja, DPRP terancam tidak bisa melakukan reses juga kegiatan-kegiatan lainnya sebab pimpinan sementara tidak punya kewenangan untuk menandatangani SPT,  karena itu kewenangan pimpinan definitif,” terang Johny.

Menurutnya, tidak ada masalah terkait pembahasan tata tertib (tatib) DPR Papua, sebab sesuai dangan jadwal tatib akan di presentasikan hari ini.  Hanya saja, masih ada beberapa pasal yang harus diselesaikan sehingga tim tatib minta waktu untuk menyelesaikannya pada hari ini juga.

“Saya lihat tidak ada masalah lagi soal tatib dan sudah bisa jalan beberapa hari ini, ya kita berharap nanti sebentar lagi dipresentasikan ke semua anggota dewan, lalu kita kirim ke Jakarta untuk di konsultasikan,” kata Johny Banua kepada Wartawan ketika ditemui diruang kerjanya, Selasa (3/12).

Sebelumnya, DPR Papua telah melakukan rapat pada Senin malam bersama pimpinan fraksi dan memutuskan untuk menindaklanjuti surat Mendagri yang diterima DPR Papua terkait dengan pimpinan definitif.

Dimana dalam surat itu, Mendagri memberikan waktu 7 hari harus sudah bisa diselesaikan dan diusulkan ke Jakarta, sehingga lewat rapat tersebut diputuskan melakukan paripurna pengumuman pimpinan definitif DPRP  yang akan dilakukan Rabu (4/12) siang.

Mengenai aturan itu, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Sekwan DPR Papua yang sudah bertemu dengan pihak Mendagri. Di mana, Mendagri menyatakan tidak boleh, sehingga anggota dewan tidak bisa melakukan yang namanya perjalanan dinas luar daerah atau dalam daerah.

Selain itu, kata Johny Banua Rouw, anggota dewan tidak bisa melakukan reses karena mesti ada SPT, dan itu akan berdampak lebih luas, salah satunya terkait APBD 2020 yang sudah disahkan oleh DPR yang lalu.

“Jadi setelah konsultasi harus dibawa kembali untuk dibahas dan diharmonisasi bersama-sama dengan TAPD dan tim anggaran dewan. Ini harus dilakukan pembahasan, tapi di sini kami belum bisa lakukan karena kami belum punya badan anggaran,” ungkapnya.

Persoalan lain terkait penandatanganan APBD antara pimpinan DPRP dan Gubenur usai pembahasan dibuat oleh badan anggaran.

“Kalau ini tidak bisa dilakukan, maka APBD 2020 akan terganggu juga. Kalau APBD terganggu, artinya bagaimana harus membayar gaji PNS di bulan Januari serta pelayanan kesehatan juga pelayanan yang lain-lain,” bebernya.

Tak hanya itu, menurut dia, tidak adanya pimpinan definitif bakal menganggu persiapan PON di Papua. “Kalau itu kita mau paksakan dan kita gunakan APBD sebelumnya, maka proses PON terganggu. Tahun depan itu sudah PON. Ini agenda besar, ini nama baik Papua yang sudah dari awal semangat untuk memperjuangkan pelaksanaan PON di Papua,” ujarnya.

Terkait surat Mendagri, paparnya, dalam surat itu ada point yang dimaknai bahwa akan menggunakan UU nomor 30 itu ada hirarki kewenangan. “Kami belum lihat dengan baik tapi kalau kami membaca surat.  Kami memaknai bahwa ada warning dan batasan waktu berarti ada warning,” katanya.

Dia berharap persoalan ini dapat segera selesai agar pembangunan Papua dapat berjalan. “Kita bisa selesaikan tugas-tugas dewan dengan baik sebab itu yang paling penting,” tegas Politisi Partai NasDem itu. (Tiara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here