JAYAPURA, Reportasepapua.com – Pendidikan adalah satu hal paling mendasar yang harus dimiliki setiap insan manusia sehingga tercipta sumber daya yang berkualitas lewat intelektualitas yang mumpuni. Setiap individu yang berintelektual pasti memiliki perbedaan dengan individu lain yang tidak sepenuhnya mempunyai kesempatan untuk menimba ilmu, setidaknya dari kemampuan, pemahaman, ataupun pengalaman.

Berbanding lurus dengan ilmu yang telah didapat, implementasi dalam kehidupan nyata tak ubahnya bak ilmu padi, “semakin berisi, maka semakin merunduk”. Namun sangat disayangkan buntut peristiwa eksodus mahasiswa Papua di seluruh Indonesia yang belum terselesaikan sampai dengan saat ini akhirnya menimbul polemik baru.

Walaupun penyelesaian pelik ini cenderung berjalan lamban karena banyak pihak yang disibukkan dengan wabah virus corona, pihak pemerintah daerah tetap mengambil sikap untuk menuntaskan setiap aspirasi mahasiswa asal Papua yang kembali ke tanah Papua sejak akhir tahun 2019 lalu.

Pada hari ini (26/6) jagad mahasiswa eksodus diramaikan dengan penolakan surat yang diketahui dikirim oleh Kapolda Papua Paulus Waterpauw kepada mahasiswa eksodus Nduga di Posko jayapura, seperti pernyataan Ketua Posko Eksodus Nduga, Yerri T. dalam Berita salah Satu Media Online.

Mahasiswa melalui Yerri T mengatakan bahwa pihaknya tidak mau menerima undangan lantaran undangan yang diberikan terlalu mendadak. Apa yang disuarakan oleh Ketua Mahasiswa Eksodus Nduga, Yerri, tersebut malah ditampik oleh beberapa mahasiswa lain. Salah seorang mahasiswa bernama Jekson menyayangkan tindakan sepihak yang dilakukan oleh Yerri. Menurutnya yang lebih penting untuk saat ini adalah koordinasi karena status pendidikan oleh mahasiswa lain harus mendapat kejelasan.

“Saya rasa Kapolda punya niat baik untuk merangkul mahasiswa, dalam forum itu pasti akan ada aspirasi yang bisa disampaikan untuk diterima dan menjadikan jalan keluar untuk kita semua,” ungkap Jekson pada Media Kemarin Sore.

Ia menambahkan bahwa kegiatan yang dimaksud oleh Polda akan memberi dampak yang positif ditengah pandemi.

“Status mahasiswa eksodus ini kan tidak jelas, serasa digantung dan tidak ada kepedulian, seharusnya ada cara lain dan tidak perlu gegabah. Saat ini kita sendiri yang menuntut, artinya kita adalah pihak yang merasa ingin dibantu, tapi yang terjadi malah semakin merendahkan martabat mahasiswa selaku ujung tombak dalam membangun kepedulian anak bangsa,” Ungkapnya.

“seharusnya teman-teman bisa berkaca dari peristiwa di Timika, dimana akhirnya Polda sendiri yang memfasilitasi untuk memenuhi keinginan mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan di berbagai kota studi,” Sambung Jekson.

Jekson seolah mempertanyakan jika selama ini pihak mana yang benar-benar peduli dengan kondisi mahasiswa eksodus? Kalau mau membandingkan, MRP sebagai pihak yang paling bertanggung jawab karena telah mendorong surat untuk meminta mahasiswa kembali ke Papua saja tidak ada kabarnya.

“Ataukah lembaga DPR dan pemerintah provinsi, yang malah sibuk dengan urusan lain?,” Tambahnya.

Ia meminta kepada seluruh elemen (mahasiswa eksodus) untuk lebih rendah hati dalam menyelesaikan perkara yang terlanjut rumit ini. Bahkan ia pun menegaskan bahwa tindakan oleh Yerri tidak sepenuhnya mewakili mahasiswa eksodus. Selaku mahasiswa dan akademisi seharusnya dapat berpikir lebih matang dengan mengedepankan kepentingan bersama diatas egoisme kepentingan pribadi. (Rdk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here