• HOME
  • PERISTIWA
  • HUKUM & KRIMINAL
  • Politik
  • Ekonomi Bisnis
  • Olahraga
  • ADVERTORIAL
    • Pemprov Papua
    • Advetorial Kodam XVII
    • Polda Papua
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kota Jayapura
    • Kabupaten Keerom
    • Kabupaten Merauke
    • Kabupaten Puncak Jaya
    • Kabupaten Teluk Bintuni
    • Kabupaten Teluk Wondama
    • Kabupaten Waropen
    • Kabupaten Yahukimo
    • PAPUA BARAT
  • REPORTASE TV
Reportase Papua
Reportase Papua

Februari 26th, 2021
  • HOME
  • PERISTIWA
  • HUKUM & KRIMINAL
  • Politik
  • Ekonomi Bisnis
  • Olahraga
  • ADVERTORIAL
    • Pemprov Papua
    • Advetorial Kodam XVII
    • Polda Papua
    • Kabupaten Jayawijaya
    • Kota Jayapura
    • Kabupaten Keerom
    • Kabupaten Merauke
    • Kabupaten Puncak Jaya
    • Kabupaten Teluk Bintuni
    • Kabupaten Teluk Wondama
    • Kabupaten Waropen
    • Kabupaten Yahukimo
    • PAPUA BARAT
  • REPORTASE TV
  • Follow
    • Facebook
0 comments Share
You are reading
Temukan Banyak Masalah di Serui, Dewan Minta Pemda Cepat Selesaikan
Home
Politik

Temukan Banyak Masalah di Serui, Dewan Minta Pemda Cepat Selesaikan

Maret 11th, 2019 Redaksi Reportase PERISTIWA, Politik 0 comments

Temukan Banyak Masalah di Serui, Dewan Minta Pemda Cepat Selesaikan

SERUI, reportasepapua.com – Hasil reses Komisi I DPR Papua di Kampung Kamanap, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen Barat 

Menemukan banyak masalah. Baik terkait masalah Bandara Stefanus Rumbewas kemudian hak ulayat dan masalah tapal batas.

Hal ini yang dikeluhkan masyarakat kampung Kamanap terkait pembayaran Bandara Stefanus Rumbewas yang ternyata sudah sekian tahun belum ada penyelesaian pembayaran hak ulayat tanah bandara dari pemerintah. 

Dalam pertemuan dengan masyarakat kampung Kamanap,  Wakil Ketua Komisi I DPR Papua Tan Wie Long dan Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfons Nussy didampingi beberapa staf DPR mengatakan,  sesuai dengan fungsi dan tugas kerja DPP Papua. khususnya Komisi I bidang Pemerintahan, Pertanahan, Tapal Batas,  Politik, Hukum Dan HAM,  turun ke lapangan guna menjaring aspirasi saat melakukan reses. Reses ini pun dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bagaimana menyerap aspirasi masyarakat.

Bahkan lanjut Politisi Partai Golkar ini, dari hasil reses itu terungkap jika pembayaran harga tanah bandara Kamanap tidak sesuai harapan masyarakat, Pasalnya pemerintah membayar ke masyarakat sebagai pemilik lahan atau tanah tidak sesuai standar dan parahnya lagi pembayarannya dalam bentuk panjar atau di cicil. 

Lanjut dikatakan, selain membahas pembayaran bandara juga terkait masalah tapal batas, dimana masyarakat meminta agar harga tanah ditetapkan sesuai dengan UU dan peraturan pemerintah.

“Masyarakat meminta agar,  hak adat masyarakat harus dilindungi oleh DPRP dengan membangun satu organisaai masyarakat, supaya dia menjaga miliknya,” kata Tan Wie Long.

Bahkan salah satu  anak dari SMA tersebut membeberkan jika,  pembayaran tanah bandara itu ada nota yang ditulis dengan pensil.  Yang masyarakat terima lain dan jumlah di nota itu lain. Ini yang kami takutkan.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfons Nussy mengatakan, jika dalam pertemuan dengan masyarakat, pihaknya menangkap bahwa ada persoalan di masyarakat terkait dengan proses digunakannya lahan milik rakyat yakni lahan produksi.

“Lahan produksi ini ada coklat, kelapa. Pokoknya macam-macam sebagai are bandara di Kamanap. Dari rentetan komunikasi yang kita bangun dan kita serap, memang ada banyak masukan dan keluhan yang kita dapatkan  yang harusnya kiya sebagai DPR, harus secepatnya mengkomunikasikan hal ini kepada semua pihak yang terlibat dalam penggunaan areal teraebut,”kata Nussy.

Dimana menurut Nussy, negara telah menggunakan lahan rakyat ini untuk kepentingan umum. Dan rakyat pada posisi ini tidak keberatan, tetapi sewajarnya sebagaimana sebagai mana ketika lahan itu dipakai, karena ini lahan produkasi dan ketergantungan masyarakat semua ada disitu, baik coklat juga kelapa.

Namun kata Nussy, saat pihaknya mendengar bahwa dalam proses pembayar pada bandara itu tidak wajardalam kurung waktu yang panjang.

“Pembayarannya itu malah di cicil atau secara  panjar, sebab belum ada terlihat kontrak atau perjanjian yang jelas sebagai masyarakat yang hidup dalam negara NKRI ini,” tuturnya 

Menurutnya, ini hal-hal yang mencederai kehidupan posisi negara, yang mana rakyat tidak merasa nyaman hidup dalam negara ini.

Untuk itu, dari pertemuan ini, pihaknya akan segera menerima aspirasi itu, dan akan segera jadwalkan pertemuan dengan pemerintah daerah, bahkan pemerintah provinsi untuk dapat memberikan penjelasan kepada rakyat lewat DPR, sehingga rakyat juga ini mendapatkan jawaban terhadap status tanah mereka, yang ketika dibayar secara panjar atau cicil itu berdasarkan aturan apa dan perjanjian seperti apa, ini harus dibuka.

“Dengan demikian jika lahan ini akan dipakai dan di kembangkan seterusnya oleh pemerintah untuk oengembangan bandara, ya wajar-wajar saja, asalkan status lahan ini menjadi jelas dan cara pembayarannya juga sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tandas Nussy.

Hanya saja disisi lain lanjut Nussy, ada galian C yang ada di areal kampung itu, juga menjadi persoalan tersendiri dengan ada berbagai kotraktor yang mengerjakan bandara maupun mengerjakan jalan.

“Galian C ini seperti pasir dan batu juga karang, itu dibeli denga harga yang tidak wajar juga. Dan ini juga mencederai  kehidupan bangsa dan negara dalam sebuah kekuatan negara yang ada ini. Jadi kita sangat prihatin dengan kondisi ini. Ini baru Kampung Kamanap yang kita temui belum di wilayah-wilayah lain yang mungkin mengalami nasib yang sama,” bebernya.

Nussy menambahkan, ia bersama Ketua Komisi I, hadir untuk mencermati dan menangkap aspirasi ini untuk segera di perjuangkan.

“Jadi fungsi dan tugas DPR ini harus mampu mengkomunikasikan hal ini dan mengundang pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait dengan apa yang dialami oleh masyarakat Kampung Kamanap, khususnya status bandara, tetapi juga ada galian-galian C yang sampai saat ini juga belum ada regulasi atau aturan yang dapat mereka jadikan patokan. Sehingga mereka tidak mengalami kerugian dan juga hak mereka bisa didapatkan dengan baik,” terangnya. ( tiara )

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest
Next article Pembela HAM Desak Presiden Jokowi Tarik 600 Personil TNI di Nduga
Previous article Irjen Pol Martuani Sormin hadir dalam Doa Bersama Umat Untuk Pilpres dan Pileg yang Aman dan Damai

Redaksi Reportase

Related Posts

Tanamkan Jiwa Nasionalisme, Binmas Noken Polri Pi Ajar Di SD Inpres Pir 4 Kab. Keerom-Papua PERISTIWA
Februari 26th, 2021

Tanamkan Jiwa Nasionalisme, Binmas Noken Polri Pi Ajar Di SD Inpres Pir 4 Kab. Keerom-Papua

Tokoh Adat Papua Dukung Kelanjutan OTSUS Papua PERISTIWA
Februari 26th, 2021

Tokoh Adat Papua Dukung Kelanjutan OTSUS Papua

Tegas ke Pelanggar Prokes, Polri Ganjar Satpam BRI di Makassar Penghargaan PERISTIWA
Februari 26th, 2021

Tegas ke Pelanggar Prokes, Polri Ganjar Satpam BRI di Makassar Penghargaan

Leave a Reply Cancel reply

BERITA TERBARU
Tanamkan Jiwa Nasionalisme, Binmas Noken Polri Pi Ajar Di SD Inpres Pir 4 Kab. Keerom-Papua

Tanamkan Jiwa Nasionalisme, Binmas Noken Polri Pi Ajar Di SD Inpres Pir 4 Kab. Keerom-Papua

Tokoh Adat Papua Dukung Kelanjutan OTSUS Papua

Tokoh Adat Papua Dukung Kelanjutan OTSUS Papua

Tegas ke Pelanggar Prokes, Polri Ganjar Satpam BRI di Makassar Penghargaan

Tegas ke Pelanggar Prokes, Polri Ganjar Satpam BRI di Makassar Penghargaan

Terkait Revisi UU Otsus, Mandenas Masih Tunggu Masukan Fraksi Gerindra DPR Papua

Terkait Revisi UU Otsus, Mandenas Masih Tunggu Masukan Fraksi Gerindra DPR Papua

Faktor Jarak Dan Waktu, Pemda Waropen Minta Penundaan Pelantikan !

Faktor Jarak Dan Waktu, Pemda Waropen Minta Penundaan Pelantikan !

KODAM XVII/CENDERAWASIH
Meski Terbatas, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 125 Bantu Selamatkan Ibu dan Anak di Merauke

Meski Terbatas, Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 125 Bantu Selamatkan Ibu dan Anak di Merauke

1
Ini Pesan Danrem 172/PWY Bagi Satgas Pamrahwan Yonif 432/WSJ

Ini Pesan Danrem 172/PWY Bagi Satgas Pamrahwan Yonif 432/WSJ

2
Kodam XVII Cenderawasih Gelar Doa Bersama Peringati Tahun Baru Islam

Kodam XVII Cenderawasih Gelar Doa Bersama Peringati Tahun Baru Islam

3
Cari Potensi dan Talenta Sepakbola usia Dini, Kodam XVII Gelar Kejuaraan Pangdam Cup

Cari Potensi dan Talenta Sepakbola usia Dini, Kodam XVII Gelar Kejuaraan Pangdam Cup

2
Pangdam XVII Pimpin Sertijab 3 Pejabat di Kodam

Pangdam XVII Pimpin Sertijab 3 Pejabat di Kodam

2
KABUPATEN KEEROM
Diusung 8 Parpol, Paslon Markum- Malen Resmi Mendaftar Ke KPU Keerom

Diusung 8 Parpol, Paslon Markum- Malen Resmi Mendaftar Ke KPU Keerom

31 Maret, Batas Akhir Pelaporan LHKPN

31 Maret, Batas Akhir Pelaporan LHKPN

KABUPATEN TELUK WONDAMA
Pemkab Wondama Prioritaskan OAP dalam Penerimaan CPNS

Pemkab Wondama Prioritaskan OAP dalam Penerimaan CPNS

Paslon A2 disebut sebagai Sosok Pemimpin yang Nasionalis

Paslon A2 disebut sebagai Sosok Pemimpin yang Nasionalis

KABUPATEN WAROPEN
Persewar Waropen Resmi Datangkan Striker Anyar

Persewar Waropen Resmi Datangkan Striker Anyar

4
Persewar Waropen Terus Gelar Ujicoba, kali ini Melawan Tim PON Papua

Persewar Waropen Terus Gelar Ujicoba, kali ini Melawan Tim PON Papua

2
POPULER
Babinsa Bantu Wujudkan Mimpi Warga, Bangun Rumah Layak Huni

Babinsa Bantu Wujudkan Mimpi Warga, Bangun Rumah Layak Huni

Ratusan Siswa SPN Polda Papua Bersihkan Jalan Sisa Demo Anarkis

Ratusan Siswa SPN Polda Papua Bersihkan Jalan Sisa Demo Anarkis

Pendukung Paslon Hemat dan Pendukung A2 Terlibat Adu Mulut

Pendukung Paslon Hemat dan Pendukung A2 Terlibat Adu Mulut

Indahnya Kali Biru Genyem Jadi Potensi Wisata di Papua

Indahnya Kali Biru Genyem Jadi Potensi Wisata di Papua

Ini Upaya Kodam Cenderawasih Mencegah Penyebaran Covid-19

Ini Upaya Kodam Cenderawasih Mencegah Penyebaran Covid-19

Tag Populer
  • Papua
  • Polri
  • polda papua
  • Humanis
  • binmas noken
  • penyuluhan
  • DPRPAPUA
  • Keerom
  • Wondama
  • HUTBHAYANGKARA
HUKRIM
Tanamkan Jiwa Nasionalisme, Binmas Noken Polri Pi Ajar Di SD Inpres Pir 4 Kab. Keerom-Papua

Tanamkan Jiwa Nasionalisme, Binmas Noken Polri Pi Ajar Di SD Inpres Pir 4 Kab. Keerom-Papua

Tokoh Adat Papua Dukung Kelanjutan OTSUS Papua

Tokoh Adat Papua Dukung Kelanjutan OTSUS Papua

Tegas ke Pelanggar Prokes, Polri Ganjar Satpam BRI di Makassar Penghargaan

Tegas ke Pelanggar Prokes, Polri Ganjar Satpam BRI di Makassar Penghargaan

Terkait Revisi UU Otsus, Mandenas Masih Tunggu Masukan Fraksi Gerindra DPR Papua

Terkait Revisi UU Otsus, Mandenas Masih Tunggu Masukan Fraksi Gerindra DPR Papua

Faktor Jarak Dan Waktu, Pemda Waropen Minta Penundaan Pelantikan !

Faktor Jarak Dan Waktu, Pemda Waropen Minta Penundaan Pelantikan !

  • Tentang Kami
  • Susunan Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Back to top
© Reportasepapua.com
PT Reportase Media Papua