JAYAPURA, Reportasepapua.com – Ketua Komisi IV DPR Papua bidang bidang Transportasi darat dan laut, Herlin Beatrix Monim,SE meminta pemerintah harus menyiapkan tempat khusus untuk mengurus Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) dan rapid test.

Tujuan dari permintaan itu, agar dapat membantu masyarakat yang hendak pulang ke daerah asalnya, pasca dibukanya beberapa penerbangan intra Papua.

“Jadi kalau bisa buka loket untuk rapid test sekaligus SIKM. Tapi harus satu pintu. Tidak terpisah-pisah tempatnya. Contohnya, loket tersebut bisa dibuka di Bandara Setani. Ini cara termudah menolong masyarakat kita,” kata Herlin Beatrix Monim,SE kepada Wartawan, Kamis (2/7).

Hanya saja tandas Politisi Partai NasDem ini, hal itu hanya berlaku untuk masyarakat kita yang telah terjebak pembatasan sosial selama 4 bulan ini.

Lanjut dikatakan, apalagi saat ini masyarakat mengalami kesulitan pasca petunjuk teknis (Juknis) dikeluarkan dan adanya surat dari Pemerintah Provinsi Papua bahwa mengembalikan dan memberikan kewenangan serta tanggungjawab membuat SIKM khusus intra Papua kepada Dinas Perhubungan kabupaten/kota.

“Tetapi surat ijin masuk ini dari penjelasan pimpinan maskapai mereka mengatakan bahwa, mereka mengalami kesulitan. Sebab ketika mereka sudah mengangkut penumpang ke daerah asal, pemerintah bahkan masyarakat pun menolak,” ungkap Herlin Monim.

Sehingga pihaknya menanyakan, jika terjadi seperti itu, lalu ini menjadi tanggungjawab siapa.

“Nah ini menjadi tanggungjawab siapa?,” tanyanya.

Oleh sebab itu, pihaknya kembali meminta kepada pemerintah kabupaten/kota segera membuka loket khusus untuk pelayanan rapid test dan SIKM bagi warga yang hendak pulang ke daerahnya (Khusus Intra Papua).

“Ini cara termuda untuk membantu masyarakat kita yang masih terjebak dan tidak bisa pulang ke daerah asalnya,” tutup Herlin Monim. (Tiara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here