JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH menyoroti kinerja tim seleksi 35 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang dinilai lambat dalam melakukan seleksi, padahal tim ini bekerja sudah cukup lama. Hal ini pula yang kemudian membuat proses pelantikan 35 pimpinan OPD yang baru, belum terlaksana hingga kini.
“Ini APBD Induk 2019 untuk 35 OPD yang baru, namun sampai sekarang pelantikan belum terlaksana. Ini kerja cukup lambat, kalian (tim seleksi) yang kerja aneh-aneh, saya akan ganti. Jika belum dilaksanakan, saya akan lantik seperti ini (pelantikan mendadak),” tegasnya di Gedung Negara, Selasa, (20/8).
Lima pejabat Eselon II yang dilantik yaitu, Muhammad Musaad sebagai Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Papua, Muhammad Musa’ad sebelumnya menjabat Kepala Bappeda, Muhammad Ridwan Rumasukun sebagai Asisten Bidang Umum Setda Papua sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Elysa Auri menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan SDM, sebelumnya Elysa menjabat Asisten Bidang Umum.Kepala Dinas Perikanan Kelautan, FX Mote dan Kepala Dinas Pertanian, Semuel Siriwa.
Sementara itu, untuk Kepala BPKAD, Gubernur melantik Yunus Weya sebagai pelaksana tugas (pejabat eselon III). gubernur mengapresiasi dua pimpinan OPD yang telah dilantik lebih dulu dari 35 OPD baru, yakni Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Dinas Pertanian.
Menurut Gubernur, keduanya selama menjabat sebagai pimpinan OPD lebih dari lima tahun, telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai visi misi Gubernur.
“Dua SKPD (OPD) ini dilantik lebih dulu, karena mereka kerja betul. Jika (OPD) yang lain ini kerja omong kosong. Hanya dua SKPD ini yang bisa kerja baik, gunakan anggaran dengan baik sehingga kita lantik duluan,” tandasnya.
Gubernur Enembe mengapresiasi dan berterima kasih kepada Ridwan Rumasukun yang selama menjabat sebagai Kepala BPKAD telah membawa Provinsi Papua tetap mempertahankan predikat WTP dari BPK.
“Saya tau persis dia (Ridwan). Saya bawa dia dari Puncak Jaya ke provinsi. Beliau ini kerja baik, selalu taat pada aturan,” ujar Gubernur Enembe.
Gubernur membeberkan bahwa hampir semua dinas di Provinsi bermasalah dalam hal pertanggung jawaban keuangan.
“Banyak anggaran yang tidak bisa dipertanggung jwabkan, seperti masalah perjalanan dinas. Belum lagi ada dinas yang melakukan swakelola proyek. Sekali lagi saya tekankan, ke depan itu tidak boleh lagi terjadi, biar kegiatan Rp 50 juta harus melalui kontrak, jangan lagi ada penunjukan langsung,” tegasnya. (BERTI)
