Wondama, Reportasepapua.com – Pemkab Kabupaten Teluk Wondama gelar Bimbingan Teknis pengelolaan BMD sosialisasi kebijakan penyusunan APBD Perubahan tahun 2019 di Yogjakarta, Senin,(15/7).
Bimbingan teknis tersebut diikuti oleh 95 peserta yang terdiri dari Kasubag keuangan, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara barang masing-masing OPD.
Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Bernadus A Imburi dalam sambutannya pada kegiatan tersebut mengatakan, demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih maka harus dipahami pula pengelolaan keuangan yang benar.
Tara cara pengelolaan keuangan system kerja yang benar harus terus di pelajari oleh sebab itu Imburi menginginkan agar para peserta kasubag dan bendahara yang mengikuti bimbingan teknis tersebut benar-benar memaknai dan mengaplikasikan pemahaman pengelolaan keuangan dengan baik dan benar secara transparasi dan akuntabel.
“Sosialisasi ini sangat penting, dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan yang bersih tranparan dan akuntabel maka kita harus memahami pengelolaan Keuangan yang benar sesuai peraturan perundang-undangan untuk itu kerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten dibidangnya menjadi sangat penting,” ujar Imburi.
Imburi berharap melalui pelatihan ini msing-masing OPD pemkda Wondama kedepan dapat membuat laporan keuangan dengan benar ssuai dengan penganggaran yang baik pula.
“ saya harap melalui pelatihan ini, kedepan setiap OPD dapat membuat laporan keuangan serta mengetahui tata cara penganggaran yang berbasisi kinerja, juga kepada bendahara dan PPK dapat memahami tata cara penyusunan RKA dan pengelolaanbarang milik daerah dengan baik,” pinta Imburi.
Demi mewujudkan pemerintah dengan pengelolaan keuangan yang bersih dan akuntabel itu pemda wondama juga telah lakukan kerja sama dengan Pusat pengembangan SUmber daya Manusia (p2 SDM), kementrian dalam negeri regional Makasar dan telah menyelenggarakan bimbingan teknis BMD dan sosialisai kebijakan APBD perubahan tahun 2019 kata Imburi dia selaku pimpinan daerah mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan pelatihan teknis soal ini.
Sementara di tempat yang sama salah satu narasumber bimbingan teknis tersebut Muhamad Khaidir PPSDM Kemendagri, mengatakan pengelolaan keuangan darah wondama tinggal harus tetap berpatokan pada Permendagri nomor 33 tahun 2019,
“kami sarankan berdasarkan, Tata kelola keuangan sudah umum kita lakukan namun yang perlu kita pahami saat ini prioritas program pembangunan manusia dan pemberantasan kemiskinan. Namun program kerja yang direncanakan di tahun 2019 jika tidak ada yang perlu dirubah ya tidak usah dirubah, proyeksi pendapatan daerah dan terjadi peningkatan kebutuhan daerah sesuatu yang kita prediksi diluar apakah lebih tinggi atau rendah berarti harus ada sesuatu yang harus di sesuaikan, oleh sebab itu karena factor sesuatu meningkan, Angaran digeser yang tidak memenuhi pencapaian kerja perlu untuk digeser. Sepanjang program itu pas sasaran jangan diruba. Sarat sarat perubahan perlu diperhatikan dengan baik, yang ada kejadian luar biasa, keadaan darurat dan prediksi pendapatan dan pengeluaran lebih tinggi 50 persen atau lebih rendah 50 persen, “ ujar Muhamad. (solfi)
Leave a Reply