Waduh, Anggaran Kabupaten Keerom Defisit 11,96 Persen

Keerom, Reportase.com – Waduh, anggaran APBD di Kabupaten Keerom defisit, 11,96 persen. Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna pembahasan (APBD) Perubahan tahun anggaran 2020, di Kantor DPRD Keerom, Selasa (6/10/2020).

Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom, Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, SE, MM, dalam pidatonya menyampaikan saat ini penerimaan negara mengalami defisit akibat pandemi covid-19.

Bencana non alam yang terjadi hampir di seluruh dunia tersebut, memaksa semua daerah melakukan penyesuaian anggaran termasuk di Keerom.

Ridwan menyampaikan, dalam usulan APBD perubahan 2020, terjadi pengurangan anggaran sebanyak 11, 96 persen dari APBD induk.

“Pada rancangan perubahan APBD 2020, dialokasikan Rp 876,004 miliar atau mengalami penurunan Rp 119,002 miliar dari APBD Induk Rp 995,007 miliar,” ungkapnya di hadapan anggota DPRD Keerom.

Berdasarkan fungsi, alokasi belanja tidak langsung pada APBD Perubahan 2020 mengalami peningkatan Rp74,672 miliar (16,45 persen), atay dari sebelumnya Rp453,962 miliar menjadi Rp 528,634 miliar.
Hal terbalik terjadi pada alokasi belanja langsung yang mengalami pengurangan hingga Rp 193 miliar (35,80 miliar) atau dari sebelumnya Rp 541,044 miliar menjadibRp 347,369 miliar.

“Pada rancangan perubahan APBD 2020 penerimaan pembiayaan daerah direncanakan terdapat penrrimaaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Rp 3,240 miliar,” kata Ridwan.

Menyikapi situasi terkini di Keerom, Ridwan kembali mengajak semua pihak dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama menjaga stabilitas keamanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Di samping itu, sambung Rudwan, hal utama yang perlu didukung adalah terlaksananya Pilkada Kabupaten Keerom pada 9 Desember 2020.

“Untuk itu saya mengingatkan kembali agar semua pihak yang bertanggungjawab terhadap kesuksesan penyelenggaraan Pilkada di daerah ini, khususnya KPU dan Bawaslu, yang didukung pihak keamanan agar mampu bekerja secara optimal, transparab dan bertanggungjawab,” tuturnya.

Sementara Ketua DPRD Keerom, Bambang Mujiono SE, menekankan Pemkab Keerom untuk bisa membuat kebijakan yang bisa mendorong perekonomian masyarakat di tengah pandemi covid-19.

“Pemerintah dipandang perlu membangun sistem terobosan untuk mengatasi krisis yang disebabkan oleh pandemi covid-19,” kata dia. (RDK)

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

21,718FansSuka
2,738PengikutMengikuti
17,400PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles