JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Terkait adanya pembatalan SK pembentukan sub-sub suku di Sentani Kabupaten Jayapura, yang diterbitkan pada 1 April lalu, tampaknya ditanggapi Wakil Ketua Dewan Adat Suku Sentani, Orgenes Kaway. Bahkan, Orgenes Kaway yang juga merupakan Anggota DPR Papua meminta bupati Jayapura membatalkan SK pembentukan sub-sub suku itu.
Orgenes Kaway menegaskan, sebagai orang yang tahu adat, bupati tidak boleh menghancurkan adat. “Kalau ada sub-sub, itu mau ditaruh dimana. Kampung-kampung itu struktur adatnya jelas. Di kampung-kampung itu tidak ada sub-sub. Ini namanya kita sudah mulai bersatu. Ini malah pak bupati berupaya mencerai beraikan,” tandas Orgenes Kaway ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (3/7/19).
Ia menilai, bupati ini seakan berupaya memisahkan antara Sentani Timur dengan Sentani Tengah, Sentani Timur dengan Sentani Barat. “Saya pikir tujuannya ke situ. Bupati orang adat, otomatis dia tahu adat jadi harus sadar. Jangan bawa masalah pribadi di kampung mu atau di wilayah mu, lalu kemudian menghancurkan tatanan adat yang sebelum Otsus lahir dana itu sudah ada. Jadi ini hanya karena masalah dana Otsus,” ketusnya.
Menurut Orgenes Kaway, dana Otsus untuk adat ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Sebab Bupati hanya pelaksana. Sejak Otsus ada dana itu sudah ada. Dan sebelum bupati Jayapura kini menjabat sebagai bupati pada periode pertama hingga kini periode kedua, dana Otsus untuk adat itu sudah ada.
“Saya harap bupati itu kalau mau bikin sub-sub itu bikin di Dinas saja karena adat tidak ada subnya. Jangan pecah belah persatuan dan kesatuan semua ondoafi,” tegas Orgenes Kaway.
Sebab kata Orgenes Kaway, jika prinsip orang Sentani selama ini keluar dari satu rahim mama dan bapak yang sama, minum air yang sama, air danau Sentani, dan memiliki bahasa yang sama, juga struktur yang sama yang sejak dulu menjadi turun temurun. “Itu adat murni tak boleh diacak-acak karena kepentingan politik. Pembentukan sub-sub itu kalau tidak salah sejak April. Jadi saya harap bupati tarik kembali keputusannya,” tekannya.
Bahkan ia mengingatkan jangan karena ingin menutupi kegagalan pembentukan kampung adat, kemudian memberikan sub-sub itu. Politik jangan masuk ke dalam adat, karena adat itu netral. Apalagi kata Kaway, dana Otsus yang diserahkan ke adat untuk penguatan lembaga, bukan untuk dibagi-bagi. Uang yang sama ada ke gereja dan porsi untuk sembilan dewan adat itu sudah jelas. Dana itu untuk operasional bagi lembaga adat dan ketika lembaga adat diakui pemerintah wajib diberikan dana.
“Dari sisi lain saya mengerti ketika bupati dan wakilnya gagal dalam pembentukan kampung adat, ini menjadi tameng untuk melindungi dan menyenangkan rakyat. Jadi saya harap bupati politik jangan bawa ke adat. Tidak ada intervensi pemerintah, kami adat juga tidak pernah intervensi bupati,” tandas Orgenes Kaway. (Tiara)
Leave a Reply