JAYAPURA, Reportasepapua.com – Tokoh Masyarakat Papua, Berthus Asso, meminta Presiden Jokowi mengusut adanya mafia di tubuh Kementerian PUPR, karena membatasi kewenangan Wakil Menteri PUPR Jhon Wempi Wetipo dalam setiap pengambilan keputusan. Padahal pembagian tugas dan wewenang Wamen jelas tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020.

“Presiden lakukan pengangkatan Wamen jelas, namun dia tak pernah dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan di Kementerian PUPR, baik keputusan soal SDM dari tingkat atas hingga tingkat Satker,” tegas Berthus Asso saat diwawancarai media di Jayapura, Minggu sore, 22 Maret 2020.

Berthus memberi bukti, Beberapa temuan proyek mangkrak di Papua belum ditindaklanjuti. Antara lain pembangunan Pasar Modern Rufei, Sorong, dan pembangunan Jembatan Yahuli yang tidak selesai-selesai. Bukan itu saja. Wamen juga tidak diberitahu dan dilibatkan dalam penentuan pejabat Satuan Kerja di lingkungan Kementerian PUPR Papua-Papua Barat. Padahal Presiden Jokowi jelas menugaskan Wamen untuk mengawal seluruh pembangunan di Papua dan Papua Barat.

“Baru saja ada pelantikan satker, padahal Wamen ada di Papua, namun diberitahu saja tidak. Ini kan cara-cara mafia, dan ini melanggar Perpres soal kewenangan wakil menteri,” tambahnya.

Berthus menduga ada permainan di tingkat dirjen dan menteri sehingga Wamen yang nota bene perwakilan partai dan ditunjuk jelas oleh Presiden sengaja tidak dilibatkan dan diberitahu. “Ini preseden buruk dalam berorganisasi,” jelas Berthus.

Tokoh masyarakat ini mengapresiasi Presiden Jokowi yang mengangkat Wamen PUPR Jhon Wempi Wetipo yang anak Pegunungan Tengah Papua untuk duduk bekerja di kabinet. Tetapi hal ini tidak maksimal karena kewenangan Wamen tidak bisa dijalankan akibat adanya mafia jabatan dan bobroknya sistem yang ada di Kementerian PUPR.

“Jangan sampai penunjukkan Wamen ini hanya pemanis buat Papua,” Tutupnya. (Stela)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here