Wetipo Sebut Siap Bantu REI Papua untuk Penambahan Kuota KPR Bersubsidi

0
112

JAYAPURA, REPORTASEPAPUA.COM – Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamen PUPR), John Wempi Wetipo melakukan pertemuan dengan pengurus Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Papua, di Hotel Swissbel Papua, di Jayapura, Jumat malam (07/02/2020). Pertemuan tersebut membahas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Papua.

Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo mengatakan, siap membantu REI Papua untuk meningkatkan kuota rumah bersubsidi, namun dia juga meminta kepada asosiasi tersebut untuk menyiapkan data pendukung untuk dirumuskan bersama terkait peningkatan kuota.

“Saya telah bertemu pengurus REI Papua, rupanya masyarakat yang bisa mengakses rumah bersubsidi hanya 0,8 persen, angka ini sangat rendah. Mungkin ada kesalahan yang perlu kita luruskan bersama, tapi saya minta kepada REI dan pengembang lainnya untuk kolaborasi agar MBR bisa menikmati rumah subsidi,” ucap John Wetipo.

“Saya berharap, dengan posisi sebagai Wamen PUPR bisa membantu mereka untuk memudahkan MBR memiliki rumah subsidi. Jika data pendukung sudah ada dan telah dirumuskan kendalanya dimana, kita upayakan tahun 2021 ada peningkatan kuota, mungkin bisa 3000 unit setiap tahun sesuai yang diajukan REI Papua,” lanjut dia.

Sementara itu, usai bertemu Wamen PUPR, Ketua DPD REI Papua, Nelly Suryani mengaku bersyukur walaupun waktunya singkat, tapi menghasilkan kesepakatan yang sangat baik untuk MBR.

“Pak Wamen PUPR sebagai penghubung kami secara khusus ke pusat agar memperhatikan fasilitas KPR bersubsidi untuk MBR, karena di Papua tidak bisa disamaratakan se Indonesia,”ucap Nelly.

Nelly mengatakan, dalam pertemuan tersebut, tiga hal yang disampaikan yaitu pertama, terkait kuota rumah bersubsidi yang untuk Papua hanya kurang dari 500 unit pada tahun 2020 ini, kedua yaitu harga jual rumah bersubsidi di wilayah Papua masih tergolong tinggi, dan ketiga yaitu bantuan stimulan.

Dia mengungkapkan, kuota rumah bersubsidi di Papua idealnya 3.000 unit, sesuai yang diajukan oleh REI Papua kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, namun disetujui kurang lebih 500 unit.

“Belum lagi kita berbagi dengan asosiasi lain, jadi kurang lebih 500 unit bukan hanya untuk REI Papua, tapi juga untuk asosiasi lain. Kami juga menyampaikan mengenai harga jual rumah bersubsidi yang dinilai cukup mahal dibandingkan wilayah lain di Indonesia, padahal penghasilan MBR se Indonesia sama, yaitu gaji pokoknya tidak lebih dari Rp4 juta,” ucap Nelly.

Kuota yang tidak memadai, kata Nelly, sangat tidak mungkin bisa diakses semua MBR, sementara yang membutuhkan rumah bukan hanya mereka yang bergaji pokok Rp4 juta. Gaji pokok Rp4 juta di Pulau Jawa, lanjutnya, setara Rp6 juta untuk tingkat kemahalan di Papua.

“Hal ketiga yang kami sampaikan ke Wamen PUPR terkait stimulan untuk pembebasan pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sangat bergantung kepada daerah,” ujarnya.

Nelly mengatakan, stimulan untuk PPN dan PPh telah diberikan oleh pemerintah, sehingga PPN yang hanya 10 persen dapat memudahkan masyarakat memiliki rumah bersubsidi karena ada penghematan biaya hingga Rp22 juta.

“Sementara, PPh yang seharusnya 2,5 persen menjadi 1 persen, jadi hanya sekitar Rp2,1 juta. Tadinya kalau tidak ada stimulan bisa sampai lebih dari Rp10 juta, tapi BPHTB yang bergantung kepada daerah belum seluruhnya dinikmati oleh masyarakat di Papua dengan nilai hanya 2,5 persen dari seharusnya 5 persen,” kata Nelly.

“Di Papua, BPHTB 2,5 persen baru berlaku di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Merauke. Kalau BPHTB 5 persen, maka pembeli rumah harus membayar hingga Rp9 juta, tapi ada stimulan, pembayaran hanya Rp4 juta. Hal – hal seperti ini mengurangi daya serap MBR mendapatkan rumah subsidi,” tutupnya. (Ananda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here