JAYAPURA, Reportasepapua.com – Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Yahukimo, Papua menurun Rp. 1.552.169.680.016 dibandingkan tahun sebelumnya (2019) sebesar Rp 1.658.155.307.501.88.

Bupati Yahukimo, Abock Busup di Jayapura, Rabu (8/1/2020) mengatakan penurunan jumlah APBD 2020 dikarenakan selama ini Yahukimo mendapat DPA dari pusat tetapi tidak di tranfer ke daerah, karena itu harus dilakukan pengurangan program. Apalagi program 2019 tidak ada pembayaran ke pihak ketiga sehingga terjadi defisit.

Selain itu, adanya pengurangan dana otonomi khusus dari Rp110 miliar menjadi Rp64 miliar. Dengan demikian, ada beberapa program-program prioritas baik infrastruktur dan lainnya harus dipangkas agar ke depan tidak terjadi defisit.

“Jadi tahun ini anggaran yang dikurangi sebesar Rp105.985.689.485,88,” kata Abock usai rapat paripurna masa sidang III dengan agenda penutupan sidang APBD Yahukimo tahun anggaran 2020.

Ia menjelaskan, APBD Yahukimo lebih cepat disetujui karena tahun ini ada agenda Pilkada, dengan harapan KPU, Bawaslu dan pihak terkait lainnya bisa menjalankan tugasnya.

“Jadi untuk Pilkada anggaran KPU sebesar Rp75 miliar, Bawaslu Rp20 miliar, TNI dan Polri Rp6 miliar. Bahkan dana tahap pertama untuk KPU dan Bawaslu sudah diberikan, yang mana masing-masing sebesar Rp2 miliar,” jelasnya.

Menanggapi itu, Bupati Abock Busup mengimbau kepada seluruh jajaran di Yahukimo untuk segera menjalankan program-program prioritas secara optimal, sehingga kepentingan rakyat dapat terlayani secara maksimal.

“Seluruh program harus segera dilaksanakan, apalagi tahun ini Yahukimo akan ada Pilkada. Untuk itu, semua tahapan harus sudah segera dijalankan dengan baik dan benar,” ujarnya.

Ketua DPRD Yahukimo Mari Mirin, mengatakan APBD 2020 sudah ditetapkan, sekarang tinggal bagaimana penerapannya di lapangan, mengingat daerah-daerah yang ada di Yahukimo aksesnya hanya bisa menggunakan pesawat, khususnya kecamatan.

“Kami harapkan pihak eksekutif bisa segera cepat melaksanakan program-program kegiatan, agar jangan sampai pembangunan tidak dirasakan oleh masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil. Kami tetap akan mengawal penggunaan APBD ini,” kata Mirin. (Berti Pahabol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here