Yunus Wonda: Jika Mendagri Tak Setuju, Pembatasan Sosial di Papua Harus Tetap Dilakukan

0

Jayapura, reportasepapua.com – Terkait adanya informasi yang beredar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dimedia nasional yang mengatakan tak menyetujui langkah Pemerintah Provinsi Papua menutup akses laut dan udara dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19, yang saat ini menjadi momok bagi rakyat Indonesia khususnya di Tanah Papua lantaran penyebarannya makin dasyat sebab hampir setiap hari memakan korban.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda, SH MH angkat bicara. Bahkan dirinya menegaskan, meski Menteri Dalam Negeri atau Mendagri protes terhadap pembatasan sosial selama 14 hari di Papua dengan menutup bandara dan pelabuhan, namun keputusan itu tetap jalan.

Pasalnya, kata Yunus Wonda, kondisi Covid-19 yang merebak di Indonesia telah menyentuh angka 1046 penderita positif. Khususnya di Papua yang kini sudah positif tujuh orang, sehingga DPR Papua sangat mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Papua yang disetujui kesepakatan oleh Pangdam, Kapolda, kejaksaan, dan para bupati se-Papua, serta walikota yang memutuskan untuk dibatasi selama 14 Hari.

“Ini langkah yang sangat positif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten kota, dan kami DPRP mendukung itu, ” tegas Yunus Wonda saat dihubungi Reportase Papua lewat via selulernya, Jumat (27/3).

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, memgapa hal itu harus dilakukan? karena kondisi kami di Papua dalam berbagai persiapan dan kesiapan sangat minim.

“Tidak usah di kabupaten kota, Provinsi saja mengalami kesulitan sudah tentu ketika wabah ini merajalela, orang-orang di Papua benar-benar akan mengalami dampak yang besar,” jelasnya.

Apalagi lanjutnya, ini juga dikarenakan Papua belum siap secara keseluruhan. Seperti peralatan-peralatan pendukung itu juga sangat minim dan langkah yang dilakukan Gubernur bersama Bupati di Papua dan Forkopimda itu merupakan langkah yang bijak.

“Hari ini kita bicara dalam posisi kebijakan kepala daerah, karena kondisi yang terjadi hari ini, virus itu tidak normal dan ini kondisi yang tidak pernah kita sangka,” ucapnya.

Diakui, memang langkah-langkah yang diambil akan bertabrakan dengan ketentuan-ketentuan lain yang ada.

Namun tandas Yunus Wonda, yang harus di garis bawahi, bahwa seluruh kepentingan undang-undang hari ini harus dikesampingkan, karena kepentingan masyarakat dan nyawa orang di seluruh Indonesia itu yang lebih utama.

“Mendagri boleh bicara, tapi yang kami mau sampaikan dalam kondisi ini bahwa kondisi ini yang tidak normal, sehingga kami harus sedikit bertentangan dengan kebijakan juga aturan. Maka semua ketentuan harus dikesampingkan, kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan keselamatan umat di Tanah ini,” tandas Yunus Wonda.

Apalagi ungkap Yunus Wonda, seluruh Bupati di Papua telah mengambil kesepakatan dengan gubernur. Itulah kebijakan bersama Kapolda dan Pangdam serta forkopimda lainnya.

“Jadi Mendagri boleh saja bicara tapi yang merasakan dampaknya nanti adalah rakyat Papua. Kalau nanti terjadi sesuatu paling Mendagri hanya menyampaikan Bela sungkawa,” imbuhnya.

Menurutnya, ini persoalan kemanusiaan seluruh regulasi aturan harus dikesampingkan “titik. kami DPR sudah sepakat mengikuti keputusan yang disampaikan oleh Gubernur.

Untuk itu sambungnya, apapun yang disampaikan oleh para menteri di Jakarta, keputusan rakyat Papua bersama Gubernur, forkopimda, bupati dan walikota di Papua sah, karena ini semata-mata untuk melindungi rakyat Papua.

“Kami tetap jalan tidak ada urusan, ini kondisi yang tidak normal. Kami tetap mengesampingkan undang-undang karena kemanusiaan di atas segalanya. Pak Mendagri silakan Anda bicara, tapi rakyat Papua bersama pemerintah dalam posisi tetap melakukan pembatasan bahkan Kami tidak akan pernah berubah,” tekannya. (Tiara)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here